Darulfunun Institute

Institute for Development, Research and Initiatives (IDRIS)

Category: Policy Initiatives and Collaborative Engagement

  • Sumud Flotilla and Diplomasi Masyarakat Global

    Sumud Flotilla and Diplomasi Masyarakat Global

    Armada Sumud Flotilla telah muncul sebagai salah satu simbol gelombang baru dari “diplomasi masyarakat” di dunia internasional yang buntu saat ini akibat genosida Palestina. Ketika pemerintahan global masih terjebak dalam perebutan kekuasaan yang kaku, masyarakat sipil di seluruh benua telah memilih untuk bertindak langsung. Para aktivis, pekerja kemanusiaan, dan masyarakat melakukan pelayaran menuju Gaza. Mereka tidak hanya untuk mengirimkan bantuan tetapi juga untuk menunjukkan bahwa hati nurani dan kemanusian tidak boleh diam. Perjalanan ini bukan hanya tentang pasokan bantuan, ini adalah pelayaran perdamaian yang dimaksudkan untuk menyadarkan dan mengambil perhatian dunia akan urgensi krisis kemanusiaan.

    Inti dari inisiatif ini terletak pada kelumpuhan diplomatik dunia, yang entah bagaimana terlihat rumit untuk melihat apa yang terjadi di Gaza sebagai krisis kemanusiaan. Di satu sisi, negara-negara Arab dan Muslim terus menyerukan gencatan senjata dan mengakhiri pendudukan oleh Israel, namun suara mereka seringkali terfragmentasi oleh agenda regional dan nasional, yang lebih berfokus pada kalkulasi keamanan. Di sisi lain, Israel dan Amerika Serikat bersikeras dalam negosiasi yang dibentuk oleh kepentingan pribadi strategis, aliansi kendali, dan dominasi mereka, alih-alih pada keprihatinan kemanusiaan yang tulus. Ketidakseimbangan ini telah mengubah diplomasi internasional menjadi ajang kekuasaan, di mana krisis kemanusiaan kembali dikesampingkan oleh krisis etika yang sama di antara para pemimpin dan negara adidaya.

    Dalam situasi seperti itu, kemanusiaan adalah korban yang terbesar. Bagi rakyat Gaza, kehidupan sehari-hari di bawah blokade dan pemboman merupakan bentuk hukuman kolektif yang paling kejam. Narasi mempertahankan Israel tidak dapat membenarkan apa yang terjadi melalui hukuman kolektik seperti perampasan makanan, obat-obatan, air, dan listrik bagi jutaan warga sipil. Hukum internasional jelas: hukuman kolektif dilarang. Yang terjadi saat ini bukanlah pertahanan, melainkan genosida sistematis martabat manusia, yang dilakukan di hadapan komunitas global yang ragu-ragu, sesuatu keganasan yang telah lama lenyap dan kini bangkit kembali dalam peradaban berteknologi tinggi.

    Inilah mengapa diplomasi sosial menjadi sangat krusial. Armada Flotilla tidak diorganisir oleh pemerintah atau negara, melainkan oleh jaringan LSM, koalisi kemanusiaan, aktor sosial, dan relawan yang berkomitmen. Masyarakatlah, bukan negara, yang telah mengangkat tangan untuk mengatakan “cukup.” Melalui inisiatif ini, masyarakat umum membuktikan bahwa tanggung jawab moral untuk perdamaian tidak semata-mata berada di tangan elit politik. Tanggung jawab ini juga merupakan tanggung jawab komunitas nurani yang tidak dapat menyaksikan ketidakadilan terjadi tanpa tindakan nyata.

    Namun, alih-alih menyambut upaya ini, Israel justru menghadang kapal-kapal tersebut, menangkap para aktivis, dan mengkriminalisasi misi mereka. Para peserta dicap sebagai ancaman keamanan atau bahkan terkait dengan terorisme. Reaksi semacam itu menyingkapkan ketidakamanan yang mendalam dari kekuatan Israel yang takut akan solidaritas sekaligus perlawanan global. Jika membawa makanan, obat-obatan, dan kasih sayang disebut terorisme, maka kompas moral peradaban tersebut telah benar-benar kehilangan arah.

    Tanggapan Amerika Serikat juga mengungkap kontradiksi diplomasi modern. Meskipun AS berbicara tentang koridor kemanusiaan dan negosiasi perdamaian, pada saat yang sama AS melindungi Israel dari akuntabilitas atas tindakan militerisasi dan merubah kawanan penduduk menjadi area peperangan. Dengan membingkai armada tersebut sebagai “provokasi” alih-alih seruan kemanusiaan, Israel sekali lagi menolak prinsip-prinsip universal kebaikan dan hak asasi manusia. Diplomasi selektif ini menyoroti kebangkrutan sistem yang masih menggunakan logika dominasi kolonial, sesuatu yang dahulu pernah dilakukan oleh bangsa Eropa.

    Meskipun bantuan kemanusiaan yang dibawa armada tersebut belum mencapai para pengungsi Gaza, niat moral dan pesannya telah bergema ke seluruh dunia. Tekad ratusan aktivis dari puluhan negara telah memicu percakapan global, menarik perhatian pada blokade dan pendudukan. Perjalanan mereka telah berubah menjadi kisah keberanian, solidaritas, dan tuntutan moral. Ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah tetap diam dan mencoba melakukan diplomasi yang baik, masyarakat sipil dapat menjadi suara yang paling lantang untuk keadilan.

    Sumud Flotilla telah mencapai tujuannya. Ia telah membangkitkan hati nurani jutaan orang, mendefinisikan ulang arti diplomasi, dan memperkuat seruan global untuk kebebasan dan keadilan. Telah terbukti bahwa diplomasi bukanlah monopoli negara; diplomasi juga merupakan praktik orang-orang yang bertindak dalam solidaritas kemanusiaan satu sama lain. Inilah kekuatan sejati diplomasi masyarakat, sebuah tindakan hati nurani yang menolak untuk dibungkam. Gelombang baru yang muncul di akhir zaman.

    Oleh karena itu, diplomasi masyarakat menawarkan jalan baru ketika diplomasi formal tidak memiliki taring. Ini menunjukkan bahwa di saat-saat kebuntuan politik, orang-orang biasa dapat turun tangan untuk memimpin agenda moral dan kemanusiaan. Sumud Flotilla bukan sekadar simbolis; ia merupakan contoh nyata bagaimana komunitas global dapat mengorganisir aksi transnasional untuk menekan struktur kekuasaan, membentuk kembali opini publik, dan mengembalikan martabat ke dalam wacana hubungan internasional.

    Pelajaran yang lebih luas adalah bahwa kolonialisme, dalam segala bentuknya, harus dihapuskan dari dunia modern, sebagaimana dinyatakan dalam banyak deklarasi dan undang-undang nasional banyak negara. Perjuangan Palestina bukanlah kasus yang terisolasi; melainkan cermin yang mencerminkan perjuangan dekolonisasi dan hak asasi manusia yang belum selesai. Selama pendudukan berlanjut, kredibilitas tata kelola global tetap dipertanyakan. Armada ini mengingatkan kita bahwa struktur kolonial bukanlah peninggalan masa lalu, melainkan realitas masa kini yang menuntut perlawanan kolektif dari komunitas masyarakat seluruh dunia.

  • Program Sosial Ideologis Prabowo dan Engineering-Wise

    Program Sosial Ideologis Prabowo dan Engineering-Wise

    Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, kita melihat mungkin ini satu-satunya Presiden RI di era Reformasi yang ingin merealisasikan dasar-dasar program berdasarkan janji politik Asta Cita secara langsung dalam waktu kurang dari setahun. Program unggulan Prabowo seperti makan bergizi gratis (MBG), koperasi desa merah putih, 19 juta lapangan kerja, 3 juta rumah untuk rakyat dan reforma agraria berupa perluasan akses tanah untuk rakyat.

    Percepatan program-program berlandaskan Asta Cita ini tentunya bukan tak menemui kendala. Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas terkendala perlambatan ekonomi global dan kebijakan pengetatan anggaran sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Program MBG terkendala kasus keracunan makanan yang menimpa 5.194 penerima manfaat termasuk murid sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui. Program koperasi, rumah rakyat dan lain-lain terkendala kesiapan birokrasi dan menteri yang tidak memahami program-program ideologis Prabowo.

    Belum lagi sikap para akademisi dan aktivis seperti Aliansi Ekonom Indonesia dan Aliansi Akademisi dan Aktivis Peduli Masa Depan Indonesia yang menolak program sosial Prabowo seperti MBG dan Koperasi karena dinilai populis dan anti demokrasi. Cap populis dan anti demokrasi dari para akademisi dan aktivis yang kebanyakan berlatar belakang ekonom, praktisi hukum dan dokter kepada program sosial Prabowo sebenarnya menarik, karena pada dasarnya populisme adalah politik yang menekankan keberpihakan pada rakyat (populares) dan merupakan lawan dari sikap elitisme yang menekankan eksklusifitas dan hak istimewa kaum elite.

    Dengan memberi cap bahwa Prabowo adalah populis, apakah aliansi ekonom, praktisi hukum dan dokter ini mewakili kepentingan elit yang terganggu dengan program sosial Prabowo yang sebenarnya ideologis? Jika mereka mengutamakan kepentingan elit status quo, bagaimana bisa mereka merasa dirinya sedang menegakkan demokrasi?

    Populisme adalah Sikap Ideologis dan Demokratis!

    Walaupun mengalami peyorasi, populisme sebagai langgam politik yang menekankan keberpihakan pada nasib rakyat kebanyakan lahir dari sikap ideologis. Pendirian negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 memiliki tujuan ideologis yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Artinya, jika Pemerintah sebagai penyelenggara negara hendak membuat program sosial, manfaat keadilannya harus dirasakan seluruh rakyat sebagai perwujudkan demokrasi secara substansial.

    Bandingkan dengan kebijakan yang selama 27 tahun Reformasi diarsiteki para ekonom yang berjiwa elitis dan pragmatis. Rumus mereka dalam menghadapi krisis selalu deregulasi, debirokratisasi dan kebijakan sosial tepat sasaran alias untuk rakyat miskin saja, padahal menurut BPS struktur sosial masyarakat Indonesia didominasi 66,35% penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah.

    Jadi bagi para ekonom, deregulasi, debirokratisasi dan kebijakan sosial tepat sasaran ibarat mantra sakti untuk segala situasi baik krisis maupun normal, ibarat minyak Pak Pung Oil yang manjur untuk segala jenis penyakit!

    Kebijakan berjiwa pragmatis memang semacam agama para ekonom aliran arus utama (mainstream). Kita tentu mengingat bagaimana ekonom aliran arus utama seperti Dr. Sjahrir, Dr. Sri Mulyani, dan Dr. Sri Adiningsih setuju menghapus prinsip kekeluargaan dalam amandemen keempat Pasal 33 UUD 1945, dengan alasan prinsip inilah penyebab korupsi, kolusi dan nepotisme era Orde Baru.

    Alih-alih menyempurnakan prinsip kekeluargaan dengan prinsip yang lebih ideologis seperti kesetaraan dan persaudaraan yang demokratis, Ciil dan Duo Sri justru berupaya memasukkan prinsip efisiensi sebagai asas perekonomian negara kita. Tentu saja efisiensi adalah satu prinsip yang melingkupi agenda deregulasi, debirokratisasi dan kebijakan sosial tepat sasaran, termasuk liberalisasi dan privatisasi, mantra-mantra neolib Konsensus Washington dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia, WTO dan IMF.

    Prabowo yang berkali-kali dalam deklarasi pendirian Partai Gerindra dan kampanye pemilu menyatakan ingin mengembalikan Pasal 33 UUD 1945 kepada yang asli, tentu tidak akan sejalan dengan para ekonom elitis-pragmatis pembawa mantra neolib ini. Dan pelantun mantra neolib akan selalu memberi cap lawan ideologi mereka sebagai kelompok anti demokrasi, walaupun sudah berulang kali ditegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah upaya penyempurnaan demokrasi dalam bidang pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tidak hanya soal politik.

    Urgensi Sikap Engineering Wise

    Dalam membangun rezim pemerintahannya, pilihan Prabowo mengandalkan para akademisi dan praktisi berlatar belakang MIPA, Teknik dan Pertanian menandakan perubahan cara pandang (paradigm shift) dari kebijakan bercorak konservatif-pragmatis penuh kehati-hatian menjadi progresif-ideologis dengan engineering wise. Portofolio pemerintahan sektor kesehatan, peningkatan gizi, pendidikan tinggi hingga sektor keuangan dipegang sosok dengan pikiran engineering wise.

    Maka, dalam petisi yang dipublikasikan Aliansi Ekonom dan Aliansi Akademisi dan Aktivis Peduli Masa Depan Indonesia, anda tidak akan menemukan akademisi maupun aktivis berlatar belakang pendidikan MIPA, Teknik dan Pertanian. Cara pandang engineering wise hampir selalu akan bersinergi dengan cara pandang politisi berlatar belakang militer seperti Prabowo, apalagi ilmu militer pada dasarnya adalah ilmu MIPA dan Teknik untuk kepentingan perang.

    Cara pandang engineering wise adalah cara pandang unik dalam menjalankan kebijakan negara. Pertama, engineering wise berpandangan segala persoalan baik sederhana maupun rumit, baik teratur, kompleks, acak hingga tak teratur adalah hal yang dapat distrukturkan, dapat dipolakan dan dapat dianalisis dengan menggunakan formulasi matematika, dan dapat dijelaskan dengan bahasa manusia yang mudah dipahami khalayak.

    Kedua, engineering wise berpandangan bahwa setiap persoalan pasti memiliki solusi, kendala yang dapat direkayasa, dan limitasi atau batasan yang tidak bisa dilanggar. Maka setiap engineer pada dasarnya adalah problem solver yang disiplin, dan kendala serta batasan yang ditemui dalam kehidupan sebenarnya adalah jawaban dari alam semesta yang berdasarkan Hukum Tuhan akan selalu berusaha mencari kesetimbangan bagaikan bejana berhubungan di laboratorium fisika dan kimia.

    Ketiga, engineering wise selalu berpikiran membangun sistem yang berkelanjutan (sustainable). Seorang berjiwa engineering wise tidak akan pernah menyelesaikan problematika jangka pendek saja, tetapi juga jangka panjang dan berkelanjutan untuk masa depan.

    Cara pandang engineering wise justru paling cocok dalam pembangunan di alam demokrasi yang memungkinkan perbedaan pandangan dan sikap politik. Lihatlah Presiden Habibie yang merupakan politisi berlatar insinyur pesawat terbang, ia mampu menggunakan prinsip aerodinamika dan aeronautika dalam menjalankan kebijakan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi minus 13 persen naik menjadi minus 4 persen, nilai tukar dollar ke rupiah turun dari 16.000 menjadi 6.700.

    Tapi lihatlah apa yang dilakukan para ekonom neolib kubu Ciil dan duo Sri? Mereka terus saja mencibir kemampuan Dr-Ing Habibie bahkan saat ia sukses menyelamatkan ekonomi bangsa dari krisis moneter. Ketidakpercayaan masyarakat menjadi semakin menguat, hingga akhirnya laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak oleh MPR dan ia tidak mau dicalonkan lagi menjadi Presiden RI.

    Penutup

    Pemerintahan Prabowo seharusnya dapat menyelesaikan problem yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan sosial ideologisnya dengan cara pandang engineering wise. Kita melihat sosok-sosok berlatar belakang pendidikan MIPA dan Teknik menjadi pejabat penting di rezim Prabowo. Politisi Gerindra ring satu Prabowo rata-rata memiliki latar belakang pendidikan MIPA dan Teknik seperti Wakil Ketua DPR Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad (Teknik Elektro), Mensesneg Prasetyo Hadi (Kehutanan), Menlu Sugiono (Teknik Komputer), Wakil Mentan Sudaryono (Teknik Mesin), Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri (Teknik Kelautan).

    Enam menteri dan satu kepala badan adalah profesional, akademisi dan birokrat berlatar belakang pendidikan MIPA dan Teknik dari ITB yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Teknik Elektro), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Fisika), Menteri PU Dody Hanggodo (Teknik Perminyakan), Menteri Diktisantek Brian Yuliarto (Teknik Fisika), Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono (Teknik Industri), Menteri Tenaga Kerja Yassierli (Teknik Industri) dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti (Teknik Kimia). Menteri/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy adalah insinyur peternakan dan Kepala BGN Dadan Hindayana adalah insinyur pertanian dari IPB.

    Sebagai Kabinet yang didominasi politisi dan profesional dengan sikap engineering wise, tentulah para saintis dan insinyur di Rezim Prabowo kali ini dapat menstrukturkan, mencari solusi atas problem, kendala dan batasan yang ada, serta membangun kebijakan ideologis tersebut menjadi program jangka panjang. Dan tentu saja, para saintis dan insinyur dapat menghadapi dinamika demokrasi yang berkembang semakin baik di masyarakat, toh program-program sosial ideologis Prabowo hanya dapat berkelanjutan jika dipercaya oleh masyarakat bukan?

    Mari kita songsong perubahan arus zaman yang sebelumnya konservatif-pragmatis yang hobi melantunkan mantra-mantra elit neolib menjadi pembangunan bernuansa ideologis bahkan cenderung sosialistis. Sedikit kesulitan harus kita hadapi untuk mewujudkan kebahagian bersama bangsa Indonesia. Mari kita hadapi kesulitan tersebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Deo, Patria, Veritas!
    Panjang umur demokrasi!
    Socialismo o muerte!

  • Pengakuan Negara Palestina dan Perubahan Peta Diplomasi Internasional

    Pengakuan Negara Palestina dan Perubahan Peta Diplomasi Internasional

    Minggu ini, peta diplomatik Timur Tengah bergeser ketika beberapa negara, termasuk negara-negara besar Barat, secara resmi mengakui Negara Palestina. Apa yang dulunya dianggap sebagai gestur yang jauh atau simbolis, tiba-tiba menjadi langkah yang menentukan dan bersejarah dalam diplomasi internasional. Pengumuman tersebut tidak datang secara terpisah, tetapi diumumkan di jantung kota New York, tepatnya di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana perdebatan tentang pengakuan kenegaraan Palestina kembali memanas dengan penekanan kesepahaman yang baru.

    Simbolisme momen tersebut begitu kuat. Setelah puluhan tahun negosiasi, pidato, dan resolusi yang mandek, pengakuan Palestina tidak lagi terbatas pada negara-negara di belahan bumi selatan atau dunia Arab. Kini pengakuan tersebut mencakup negara-negara Eropa yang telah lama dianggap sebagai sekutu setia Israel, serta negara-negara seperti Kanada dan Australia, yang kebijakan luar negerinya sebelumnya selalu sejalan dengan Washington. Setiap pengakuan dibingkai sebagai kebutuhan moral dan alat politik untuk menyelamatkan solusi dua negara.

    Di forum PBB, dua mitra yang tak terduga, yaitu Prancis dan Arab Saudi, menjadi sorotan sebagai penyelenggara pertemuan puncak yang akan mendefinisikan ulang suara aspirasi global. Prancis, dengan pengaruh historisnya di Eropa dan Mediterania, dan Arab Saudi, dengan otoritas keagamaan dan pengaruh regionalnya, membentuk dewan bersama untuk memandu musyawarah. Kerja sama mereka bersifat simbolis sekaligus strategis, menjembatani diplomasi Barat dengan kepemimpinan Arab dengan cara yang jarang terlihat sebelumnya.

    Keputusan Prancis untuk secara resmi mengakui Palestina memberikan kejutan ke seluruh Eropa. Bagi Paris, langkah tersebut bukan hanya respons terhadap krisis kemanusiaan di Gaza, tetapi juga pernyataan bahwa penundaan kedaulatan Palestina yang tak berkesudahan telah mengikis kredibilitas hukum internasional. Prancis membingkai pengakuan sebagai kebutuhan diplomatik, alternatif bagi konflik yang berkepanjangan, dan tantangan terhadap gagasan bahwa hanya kekerasan yang dapat membentuk masa depan kawasan. Selain itu, terdapat tekanan publik dan demonstrasi di seluruh negeri terkait krisis Palestina.

    Sementara itu, perwakilan Arab Saudi menekankan bahwa pendudukan, pengungsian, dan agresi yang sedang berlangsung tidak dapat dinormalisasi. Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menegaskan kembali komitmennya terhadap hukum internasional, melindungi warga sipil, dan menuntut agar pemerintahan Palestina di masa depan bebas dari militerisasi dan ekstremisme. Dengan mendukung pengakuan dalam kerangka PBB, Arab Saudi berupaya mengembalikan isu Palestina ke jalur diplomasi negosiasi, sekaligus mengisyaratkan bahwa pendekatan militeristik yang terjadi tidak boleh menjadi alasan penentuan nasib seluruh rakyat Palestina.

    Diplomasi Eropa, khususnya, telah memainkan peran penting dalam mendorong pengakuan ini. Negara-negara seperti Portugal, Belgia, Andorra, Malta, dan Luksemburg, bersama Prancis, mengakui Palestina, masing-masing mengaitkan keputusan mereka dengan tuntutan reformasi pemerintahan di Palestina, pengucilan kelompok bersenjata non-sipil dari kekuasaan resmi, dan jaminan akuntabilitas demokratis. Gelombang pengakuan ini secara eksplisit terkait dengan gagasan bahwa hanya lembaga politik yang sah yang dapat melucuti Hamas dan melemahkan cengkeramannya terhadap politik Palestina. Walaupun begitu kita akan melihat bagaimana rakyat Palestina berikut faksi politiknya bekerjasama untuk membangun situasi yang konstruktif.

    Spanyol juga tidak berbasa-basi. Perdana Menteri Pedro Sanchez berbicara dalam pertemuan tersebut, mengatakan bahwa solusi dua negara mustahil “ketika penduduk salah satu dari kedua negara tersebut menjadi korban genosida.” Sanchez menekankan martabat manusia, hukum internasional, dan akal sehat sebagai landasan urgensi pengakuan negara. Sementara itu, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengkondisikan pengakuan pada langkah-langkah konkret: pembebasan penuh sandera Israel dan pengucilan Hamas dari pemerintahan. Pidatonya menimbulkan kontroversi ketika beberapa pihak berpendapat pidatonya terlalu menekankan satu sisi, tetapi yang lain mengakui hal itu mencerminkan realisme diplomatik yang dianut oleh lebih banyak negara.

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan pidato yang melampaui argumen moral hingga duka pribadi dan urgensi kemanusiaan. Ia mengutip kematian seorang pekerja bantuan Australia, Zomi Frankcom, dan menguraikan penderitaan yang meluas di Gaza, membingkai pengakuan tidak hanya sebagai dukungan simbolis tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi warga sipil dan mendorong gencatan senjata dan pemerintahan yang tepat. Dorongan Albania adalah bahwa pengakuan harus berjalan beriringan dengan tindakan: demiliterisasi pemerintahan, pemilihan umum, dan diakhirinya permusuhan.

    Turki merupakan salah satu negara paling vokal, baik dari Asia maupun dunia berpenduduk mayoritas Muslim, dalam mendukung pengakuan negara Palestina. Presiden Erdogan menyatakan pengakuan baru-baru ini, terutama oleh anggota Dewan Keamanan PBB, sebagai “bersejarah”, dan menekankan bahwa mereka harus mempercepat implementasi solusi dua negara. Ia mendesak agar semua negara mengadopsi perbatasan tahun 1967 dan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Erdogan juga mengutuk krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, menyebut tindakan Israel sebagai pembantaian, dan menegaskan bahwa gencatan senjata, akses kemanusiaan, dan penarikan pasukan merupakan syarat penting bagi perdamaian.

    Dari Afrika Selatan, Presiden Cyril Ramaphosa memanfaatkan forum PBB untuk memperbarui komitmen negaranya terhadap solusi dua negara, menuntut agar negara Palestina yang bersebelahan didirikan berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Ia menuduh Israel melakukan “hukuman yang tidak proporsional” terhadap warga Palestina dan meminta semua negara yang mengakui Palestina untuk dipuji atas keberanian moral mereka.

    Indonesia turut menyuarakan perdebatan ini, dengan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan yang berani namun berimbang di PBB. Meskipun tegas mendukung kenegaraan Palestina, Prabowo menggarisbawahi bahwa perdamaian tidak dapat dicapai tanpa mengakui keamanan kedua negara, baik Palestina maupun Israel. Pernyataannya memicu kontroversi di beberapa kalangan, karena para kritikus menganggapnya terlalu lunak terhadap Israel, tetapi banyak diplomat memuji pidatonya karena berhasil menembus retorika yang mengakar. Nada yang seimbang ini diapresiasi secara luas di forum dunia sebagai tanda bahwa rekonsiliasi dimungkinkan jika martabat dan keamanan kedua belah pihak terjamin.

    Keterlibatan Eropa, Afrika, dan Asia ini membingkai ulang pengakuan bukan sebagai imbalan, melainkan sebagai jalan menuju tanggung jawab. Dengan mendorong pembentukan pemerintahan Palestina yang diakui dan bebas dari faksi militer, sekaligus mengakui hak Israel atas keamanan, banyak pemimpin mengisyaratkan bahwa diplomasi dapat menciptakan jalan tengah yang layak. Pengakuan ini kemudian menjadi semacam wortel sekaligus tongkat: pengakuan tersebut memberikan Palestina kedudukan diplomatik, sekaligus menetapkan harapan yang jelas bahwa pemerintahan harus bersifat sipil, akuntabel, dan independen dari faksi-faksi bersenjata.

    Menjelang akhir pekan, yang tersisa bukan hanya pergeseran dalam peta diplomatik global, tetapi juga harapan dunia tentang perdamaian. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, pengakuan Palestina dibahas sebagai kebutuhan mendesak, alih-alih cita-cita yang jauh. Perkembangan pekan ini juga menandakan bahwa diplomasi internasional memasuki fase baru, di mana negara-negara diingatkan akan tanggung jawab bersama mereka untuk saling mendukung dalam mewujudkan perdamaian, keamanan, dan keadilan di seluruh dunia. Dengan demikian, perdebatan tentang Palestina menjadi lebih dari sekadar isu regional; perdebatan ini bertransformasi menjadi ujian nyata apakah tatanan global dapat menghadapi tantangan penyelesaian konflik melalui kerja sama yang berprinsip, alih-alih perpecahan yang berkepanjangan.

  • Eskalasi Politik yang Gagal dan Ketika Elit Mencoba Memanfaatkan Demonstrasi Damai

    Eskalasi Politik yang Gagal dan Ketika Elit Mencoba Memanfaatkan Demonstrasi Damai

    Gelombang demonstrasi yang meletus di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir mencerminkan frustrasi publik yang mendalam terhadap ketimpangan, korupsi, dan privilese yang dinikmati oleh elit politik. Apa yang bermula sebagai gerakan damai menuntut akuntabilitas, terutama terkait tunjangan anggota parlemen dan terkikisnya kepercayaan publik, juga dimaksudkan untuk menyoroti ketidakadilan yang terjadi secara sistemik. Namun, di tengah protes demonstrasi sipil yang sah ini, beberapa elit dan aktor lokal sepertinya mencoba membajak protes, menjadikannya alat politik untuk keuntungan mereka sendiri. Manuver ini, bagaimanapun, menjadi bumerang, menciptakan apa yang dapat kita lihat sebagai eskalasi politik yang gagal dan pada akhirnya melemahkan kredibilitas mereka yang terlibat dalam pemerintahan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

    Inti dari eskalasi ini terletak pada oportunisme berbahaya dari para broker politik lokal, yang sering melihat kerusuhan sebagai peluang untuk mendelegitimasi lawan atau memperkuat posisi tawar dalam pemerintahan. Alih-alih menyalurkan protes ke dalam reformasi konstruktif, mereka justru memperparah ketegangan, berharap mendapatkan visibilitas atau mendapatkan konsesi. Tindakan-tindakan tersebut mencerminkan pola umum dalam politik Indonesia, di mana mobilisasi massa bukan hanya ungkapan keluhan, tetapi juga panggung bagi persaingan dan manuver elit. Dalam hal ini, upaya mempolitisasi gerakan tersebut justru menggerogoti suara otentik mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil yang ingin menyuarakan aspirasinya.

    Eskalasi ini juga memperlihatkan betapa rapuhnya batas antara perbedaan pendapat yang sah dan kekacauan yang nampak dimanipulasi. Aktor-aktor lokal, yang beberapa di antaranya dikaitkan dengan faksi-faksi yang berseteru di parlemen atau struktur kekuasaan daerah, mendorong taktik konfrontatif dan menyebarkan narasi yang provokatif. Tujuan mereka bukanlah keadilan atau reformasi, melainkan untuk menggoyahkan pemerintahan dan membuka peluang negosiasi atau pengaruh. Dengan demikian, mereka membahayakan stabilitas bangsa, memperlakukan demonstrasi bukan sebagai hak demokrasi, melainkan sebagai alat tawar-menawar dalam permainan kekuasaan.

    Namun, masyarakat di lapangan terbukti lebih cerdas daripada yang diantisipasi oleh para elit. Kelompok mahasiswa, pekerja pengiriman barang, dan aliansi perempuan menolak membiarkan agenda mereka dilarutkan oleh motif politik tersembunyi. Mereka terus-menerus menekankan bahwa tuntutan mereka adalah reformasi struktural, yakni mengakhiri privilese yang tidak adil, memberantas korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan menjaga fokus tetap jernih, kelompok-kelompok ini mengungkap oportunisme elit politik, sehingga mencegah eskalasi berkembang menjadi krisis politik nasional. Ketahanan dan kemampuan melihat keadaan ini menunjukkan kedewasaan masyarakat sipil Indonesia dalam menjaga gerakannya agar tidak dikooptasi oleh pihak manapun.

    Eskalasi yang gagal juga menggarisbawahi pelajaran yang lebih luas tentang kebangsaan. Demokrasi Indonesia masih sangat rapuh, dengan kelemahan kelembagaan dan penguasaan negara yang terus berlanjut oleh elit (otoritarian). Namun, ketika elit bertindak berlebihan, seringkali menggunakan demonstrasi damai sebagai pion dalam permainan politik mereka, mereka menunjukkan keterpisahan mereka dari aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Kesalahan perhitungan semacam itu tidak hanya mengikis legitimasi mereka tetapi juga memperkuat sinisme publik terhadap lembaga-lembaga politik. Bahaya yang terjadi kemudian adalah pada bagaimana upaya berulang seperti ini terus menguras energi gerakan sipil, membuat masyarakat rentan terhadap impuls otoriter.

    Kebangsaan, pada hakikatnya yang sejati, membutuhkan tanggung jawab bersama untuk menjaga perdamaian dan memajukan keadilan. Ketika aktor lokal memainkan permainan berbahaya, mereka tidak hanya membahayakan stabilitas politik tetapi juga tatanan moral republik yang dibangun. Memanfaatkan demonstrasi untuk keuntungan jangka pendek mengkhianati pengorbanan warga negara yang mempertaruhkan keselamatan mereka demi menyuarakan aspirasi yang sah. Penyalahgunaan energi rakyat untuk pertempuran elit memperdalam ketidakpercayaan dan memecah belah rasa memiliki kolektif yang mendasari identitas Indonesia yang berbhineka.

    Upaya untuk meningkatkan demonstrasi damai menjadi gejolak politik adalah merupakan peringatan dan pelajaran moral bagi semua. Upaya ini mengungkap naluri predatoris elit tertentu dan ketahanan aktor akar rumput yang menolak menyerahkan perjuangan mereka pada manipulasi. Agar Indonesia dapat memperkuat demokrasi dan kebangsaannya, Indonesia harus memastikan bahwa gerakan sipil tetap berakar pada kepentingan publik, bebas dari cengkeraman elit. Hanya dengan demikian, demonstrasi dapat berfungsi sebagai instrumen reformasi, alih-alih panggung untuk permainan politik.

  • Bom Israel di Doha Menjadi Babak Baru Ketegangan Timur Tengah

    Bom Israel di Doha Menjadi Babak Baru Ketegangan Timur Tengah

    Serangan Israel di Doha menandai eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik Timur Tengah. Selama beberapa dekade, Qatar telah bertindak sebagai mediator kunci dalam konflik regional, seringkali menjadi tuan rumah negosiasi yang rumit yang melibatkan Hamas, Israel, dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan menargetkan kepemimpinan Hamas di ibu kota Qatar, Israel tidak hanya melanggar kedaulatan sebuah negara Teluk, tetapi juga menggoyahkan salah satu dari sedikit platform netral yang tersisa untuk dialog. Serangan itu memberikan kejutan yang hebat ke seluruh dunia Arab, menimbulkan kekhawatiran bahwa diplomasi sedang digantikan oleh militerisme yang tak terkendali dan membabibuta oleh Israel.

    Bagi Israel, klaim langsung atas keberhasilan taktis menyembunyikan kesalahan strategis yang lebih dalam. Meskipun beberapa afiliasi Hamas terbunuh, kepemimpinan inti mereka masih banyak lagi yang selamat, memperkuat narasi daya tahan dari kelompok tersebut. Alih-alih melemahkan Hamas, serangan itu justru dapat memperkuat legitimasinya di kalangan Palestina dan sekutu yang kini memandangnya sebagai korban agresi yang tidak adil. Dinamika ini berisiko memperpanjang konflik alih-alih meredamnya, sekaligus mengikis kredibilitas dan integritas Israel sebagai aktor rasional dalam hubungan internasional.

    Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, berada dalam posisi yang canggung dan semakin sulit dipertahankan. Washington dilaporkan telah diberitahu sesaat sebelum operasi tersebut, tetapi gagal mencegahnya. Kini, para pemimpin AS harus mendamaikan dukungan jangka panjang mereka terhadap Israel dengan meningkatnya kemarahan di antara negara-negara Arab dan mitra internasional. Pernyataan Presiden Trump yang menyatakan “sangat tidak senang” menyoroti ketegangan ini, tetapi tidak banyak meredakan kecurigaan bahwa Washington membiarkan atau tidak mengendalikan serangan sembrono sekutunya tersebut.

    harga diplomatik yang sangat besar untuk posisi Amerika dan Israel saat ini. Qatar, yang dulunya merupakan jembatan antara Barat dan faksi-faksi Islamis, mungkin akan mundur sepenuhnya dari mediasi, menutup jalur vital untuk negosiasi. Negara-negara seperti Turki, Jerman, dan Uni Eropa secara luas telah mengutuk serangan tersebut, menandakan pergeseran menuju isolasi internasional yang lebih luas bagi Israel. Bagi AS, terkikisnya kepercayaan dengan sekutu-sekutu Teluk dapat mempersulit kemitraan energi, kerja sama militer, dan upaya kontraterorisme di seluruh kawasan.

    Di luar diplomasi, serangan Doha melambangkan preseden yang berbahaya. Jika Israel dapat mengebom ibu kota berdaulat tanpa konsekuensi, kekuatan lain mungkin akan merasa semakin berani mengabaikan hukum internasional. AS, sebagai pembela utama Israel di panggung global, mau tidak mau akan terikat dengan klausul ini, yang berisiko dituduh menerapkan standar ganda dalam konflik global. Hal ini melemahkan otoritas moral Washington di saat ia berusaha mengimbangi rival seperti Tiongkok dan Rusia, yang keduanya ingin memperluas pengaruh mereka di Timur Tengah.

    Di dunia Arab, serangan tersebut telah mengobarkan kemarahan publik dan sentimen anti-Amerika. Protes meletus tidak hanya di Qatar tetapi juga di seluruh kawasan baik Eropa dan Asia, menargetkan pangkalan-pangkalan AS dan simbol-simbol kehadiran Barat. Narasi bahwa AS memungkinkan agresi Israel semakin menguat, memicu radikalisasi, mensponsori terorisme, dan melemahkan suara-suara moderat. Perkembangan ini dapat membahayakan pasukan AS yang ditempatkan di Teluk dan memperumit pengaturan keamanan di masa depan, menciptakan siklus ketidakstabilan yang akan sulit diatasi oleh Washington.

    Pada akhirnya, pengeboman di Doha telah membuka babak baru yang berbahaya dalam ketegangan di Timur Tengah. Israel mungkin telah berusaha melenyapkan musuh-musuhnya, tetapi dengan melakukannya, ia telah membahayakan keamanan jangka panjangnya dan membebani aliansinya. Bagi Amerika Serikat, harga dari dukungan tanpa syarat semakin nyata: isolasi diplomatik, menurunnya kredibilitas, dan meningkatnya permusuhan di kawasan yang tidak mampu ia kendalikan. Alih-alih menjamin perdamaian atau keamanan, serangan tersebut telah menanam benih-benih konflik yang lebih dalam, sebuah pertanda buruk bagi masa depan AS dan Israel di Timur Tengah.

  • Kunjungan Prabowo ke Timur Tengah dan Turkiye, Satu Diplomasi untuk Palestina

    Kunjungan Prabowo ke Timur Tengah dan Turkiye, Satu Diplomasi untuk Palestina

    Kunjungan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke lima negara Timur Tengah pada April 2025 ini tidak semata mencerminkan diplomasi luar negeri yang biasa, tetapi menjadi penanda penting dalam transformasi sikap Indonesia terhadap krisis kemanusiaan di Palestina. Dengan membawa misi kemanusiaan yang konkret, yakni rencana evakuasi 1.000 warga Gaza yang terluka, trauma, dan yatim piatu ke Indonesia, Prabowo menegaskan sebelum keberangkatannya bahwa Indonesia bukan sekadar bersimpati, tetapi juga siap bertindak dengan langkah nyata dengan pilihan-pilihan yang terbatas.

    Lawatan ini berlangsung dalam konteks yang sangat genting. Lebih dari satu tahun enam bulan serangan tanpa henti di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 70.000 orang (The Lancet), sebagian besar perempuan dan anak-anak. Infrastruktur kesehatan dan pendidikan hancur, bantuan kemanusiaan terhambat, dan tekanan terhadap warga sipil semakin parah. Ketimpangan perang yang nyata antara kekuatan militer Israel dan kondisi sipil Palestina telah menyudutkan rakyat Gaza pada posisi yang tidak seimbang secara moral dan politik.

    Bahkan, sejumlah pengamat internasional, aktivis HAM, hingga akademisi dari berbagai negara mulai menyebut situasi ini sebagai bentuk genosida modern. Serangan tanpa pandang bulu, pemblokiran bantuan, dan penghancuran sistematis infrastruktur sipil menggambarkan bahwa ini bukan sekadar konflik bersenjata, melainkan upaya penghapusan eksistensi suatu bangsa. Dalam suasana seperti ini, banyak negara Islam menghadapi kenyataan pahit: keterbatasan langkah konkret untuk menghentikan kekerasan secara langsung, selain memberikan dukungan politik dan bantuan kemanusiaan kepada bangsa Palestina harus diambil sebagai satu ijtihad.

    Dalam latar inilah upaya Prabowo menyegarkan kembali opsi evakuasi sementara bagi 1.000 orang Palestina menjadi penting dan strategis. Ia menunjukkan bahwa perjuangan tidak berhenti pada pernyataan dan kecaman, tetapi juga hadir dalam bentuk aksi nyata dan berkelanjutan. Dalam keadaan seperti ini semua pilihan tidaklah menguntungkan karena dalam posisi tawar yang lemah.

    Dalam pilihan-pilihan yang terbatas seperti ini diplomasi harus terus berjalan secara konstruktif. Siapa yang mempelajari Sirah nabawiyah memahami bagaimana nabi berunding dengan keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan. Tetapi sebagai Muslim kita meyakini setiap opsi yang dipilih akan ada keberkahan dan kemaslahatan yang Allah sselipkan dalam takdirnya. Hanya dengan sikap seperti ini, keadaan terus bergulir bahkan dapat berubah jika ditanggapi sebaik-baiknya.

    Lima Negara, Satu Misi

    Kunjungan Prabowo meliputi Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania, lima negara kunci dalam lanskap geopolitik Timur Tengah. Di UEA, Prabowo bertemu Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan, membahas kerja sama kemanusiaan dan mekanisme pendukung evakuasi warga Gaza. UEA sebelumnya juga berperan dalam mendanai rumah sakit lapangan dan bantuan logistik ke Palestina, sehingga dukungan mereka menjadi strategis.

    Di Turki, Prabowo menjalin komunikasi intensif dengan Presiden Recep Tayyip Erdoğan, tokoh yang selama ini sangat vokal membela hak-hak rakyat Palestina. Keduanya membahas pentingnya desakan internasional untuk menghentikan agresi militer serta mencari solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.

    Kairo menjadi titik krusial. Sebagai negara tetangga yang memiliki kontrol atas perbatasan Rafah—gerbang utama keluar-masuk bantuan dan pengungsi dari Gaza—Mesir menjadi mitra utama dalam rencana evakuasi. Pemerintah Mesir, melalui koordinasi dengan UNRWA dan WHO, menyambut inisiatif Prabowo sebagai bentuk solidaritas konkret yang jarang dilakukan oleh negara lain.

    Di Doha dan Amman, Prabowo melanjutkan diplomasi kemanusiaan, bertemu Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan Raja Abdullah II dari Yordania. Kedua negara ini berperan besar dalam dukungan diplomatik dan distribusi bantuan di Palestina, serta memiliki hubungan erat dengan berbagai faksi di wilayah tersebut.

    Rencana Evakuasi: Langkah Humanis dan Terukur

    Rencana evakuasi 1.000 warga Palestina oleh Indonesia menjadi salah satu inisiatif pertama dari Asia Tenggara yang bersifat langsung dan operasional. Fokus utama adalah mereka yang membutuhkan perawatan medis, serta anak-anak yang kehilangan keluarga dan membutuhkan perlindungan psikososial. Pemerintah Indonesia telah menyatakan kesiapan mengerahkan pesawat khusus dan menyiapkan fasilitas penampungan sementara di sejumlah rumah sakit serta pusat rehabilitasi.

    Presiden Prabowo secara tegas menekankan bahwa langkah ini bukan bentuk relokasi permanen. “Kami tidak ingin mengubah demografi Palestina. Kami ingin mereka pulih dan bisa kembali dengan selamat saat situasi membaik,” tegasnya dalam konferensi pers di Ankara (9/4). Sikap ini sejalan dengan prinsip Indonesia untuk tidak mendukung segala bentuk pemindahan paksa rakyat Palestina, yang kerap dijadikan alat politik oleh kekuatan tertentu untuk mengosongkan wilayah Gaza.

    Evakuasi ini akan dikoordinasikan secara hati-hati dengan otoritas Palestina, Pemerintah Mesir, serta badan PBB terkait seperti UNRWA dan ICRC. Dalam jangka pendek, evakuasi ini akan menjadi contoh bahwa negara-negara berkembang pun mampu berkontribusi nyata dalam krisis global.

    Pro Kontra Publik

    Namun demikian, tidak semua pihak menyambut rencana ini dengan antusias. Sejumlah pengamat menyuarakan kekhawatiran terkait kesiapan Indonesia dalam menerima pengungsi, dari aspek logistik, pendanaan, hingga integrasi sosial. Di sisi lain, beberapa media asing juga menyebut langkah ini sebagai bentuk upaya Prabowo untuk mengimbangi tekanan ekonomi dari negara-negara mitra dagang yang sebelumnya sempat mempertimbangkan kebijakan tarif terhadap Indonesia.

    Meski demikian, sejarah mencatat bahwa Indonesia telah berhasil menangani arus pengungsi dalam berbagai kesempatan. Dari eksodus Vietnam tahun 1970-an di Pulau Galang, hingga pengungsi Rohingya di Aceh, masyarakat Indonesia telah menunjukkan kapasitas sosial yang tinggi dalam menerima dan membantu sesama manusia atas dasar kemanusiaan universal dan ajaran agama.

    Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat sipil, dunia usaha, serta organisasi keagamaan di Indonesia untuk bersinergi mendukung langkah pemerintah. Evakuasi warga Palestina bukan hanya misi negara, melainkan panggilan moral bagi umat beragama.

    Membingkai Diplomasi Kemanusiaan

    Langkah Prabowo menempatkan Indonesia dalam peran yang baru, yakni sebagai aktor diplomasi kemanusiaan global. Ini bukan hanya perluasan dari prinsip politik bebas aktif, tetapi juga reinterpretasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks internasional.

    Dalam suasana global yang kerap sinis terhadap isu Palestina, di mana banyak negara kuat cenderung diam atau bersikap ambigu, Indonesia muncul sebagai suara moral yang berpijak pada aksi nyata. Rencana evakuasi ini bisa menjadi model kolaborasi, menggabungkan kekuatan diplomasi, empati, dan pragmatisme kemanusiaan.

    Solusi Lebih Sekedar Simbol

    Kunjungan Prabowo ke Timur Tengah dan rencana evakuasi warga Palestina bukan hanya soal politik luar negeri atau simbol solidaritas. Ini adalah manifestasi nyata dari visi Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena keberpihakan terhadap yang tertindas.

    Ketika dunia menatap Gaza dengan keputusasaan, bantuan-bantuan yang kerap sulit sampai karena medan perang, Indonesia menawarkan harapan baru untuk bernegosiasi. Ketika negara lain ragu bertindak karena dikhawatirkan upaya evakuasi ini akan menjadi solusi permanen, Indonesia bersiap membuka pintu untuk evakuasi. Tekanan terhadap solusi dua negara tetap diperjuangkan, sedangkan di sisi lain memberikan napas harapan kepada para korban yang teraniaya.

    Dalam hal ini, langkah Indonesia patut diapresiasi, memberikan alternatif lain dalam resolusi konflik yang ada. Hal ini bukan sekedar berbicara untuk Palestina, tetapi juga bertindak untuk kemanusiaan, keadilan dan hak asasi. Sudah saatnya bangsa-bangsa yang bernegara berinisiastif memberikan alternatif dan solusi aksi supaya isu Palestina tidak menjadi “deadlock” dan hanya mengikuti situasi.

  • Soemitronomics, Sosialisme dan Pragmatisme

    Soemitronomics, Sosialisme dan Pragmatisme

    Oleh: Hanief Adrian, mahasiswa S2 Ilmu Politik UI dan penggiat Soemitronomics

    Empat bulan setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden, ketidakpuasan masyarakat terhadap beberapa kebijakan pemerintahan baru nampak mulai menguat. Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat warga (civil society) sejak pertengahan Februari 2025 mengindikasikan bahwa kebijakan baru Pemerintahan Prabowo memerlukan perubahan institusional dan gaya hidup yang nampak belum terkomunikasikan dengan baik ke masyarakat.

    Demonstrasi pada bulan ini sebenarnya cukup spesial karena dua hal, pertama bulan Februari adalah bulan lahirnya dua partai politik yang mempengaruhi pemikiran Prabowo dalam ekonomi dan politik, yakni Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dideklarasikan Sutan Syahrir, guru kader ayahnya Prabowo yaitu Soemitro Djojohadikusumo; dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dideklarasikan pada 6 Februari 2008.

    Kedua, demonstrasi mahasiswa dan masyarakat warga memberikan indikasi penting bahwa Pemerintahan Prabowo jauh dari segala upaya membangun rezim otoriter. Walaupun dituduh sebagai fasis, Prabowo nampak memerintahkan aparat keamanan untuk tidak melakukan pendekatan represif terhadap massa aksi, dan justru menunjukkan pendekatan persuasif salah satunya dengan mengutus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk menghadapi massa aksi mahasiswa pada 20 Februari kemarin dan membujuk massa untuk membubarkan diri dengan damai, serta berjanji akan mempelajari tuntutan aksi.

    Apapun itu, kebijakan pemerintahan Prabowo yang berulang kali ditekankan merupakan perwujudan dari pemikiran ekonomi-politik Prof Soemitro Djojohadikusumo yang berwatak sosialis demokrat nampak belum disusun dengan perencanaan teknokratis dan komunikasi politik yang baik. Kritik dari mantan Wakil Presiden Boediono bahwa Prabowo harus memadukan perencanaan teknokratis dari para pakar akademik yang didukung masyarakat politik, perlu disikapi dengan saksama walaupun kritik tersebut berasal dari seorang ekonom yang disinyalir beraliran Neoliberal, sebuah faham ekonomi politik yang sangat ditentang oleh Prabowo dan tidak sesuai dengan konstitusi ekonomi negara kita.

    Kebijakan Ekonomi Prabowo dalam Soemitronomics

    Dari sekian banyak kebijakan ekonomi Prabowo yang dikatakan merupakan pelaksanaan dari pemikiran ekonomi Soemitro atau Soemitronomics, penulis memberikan highlight pada ada tiga kebijakan yang hangat diperbincangkan di masyarakat. Pertama, Prabowo berupaya merealisasikan janji politiknya melaksanakan program makan bergizi dari sebelumnya dilaksanakan bertahap menjadi tercapai 100 persen pada tahun ini, dengan target pemenuhan gizi untuk 82,9 juta anak. Dampaknya adalah anggaran untuk program makan bergizi ini meningkat dari Rp 71 Triliiun pada awal tahun ini menjadi Rp 171 Triliun pada akhir 2025.

    Kedua, dampak dari upaya memenuhi janji politik yang sebenarnya adalah upaya Presiden Prabowo memenuhi hak konstitusi warga negara menjadi sehat, cerdas dan hidup layak, adalah efisiensi penggunaan anggaran negara. Anggaran negara diatur ulang agar lebih efisien sehingga belanja yang tidak perlu dan seremonial saja dikurangi. Titik fokus kebijakan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat yaitu pendidikan dan kesehatan, termasuk di dalamnya program pemenuhan gizi anak usia sekolah yang sedang berjalan.

    Ketiga adalah perubahan institusional perusahaan negara agar menjadi lebih efisien dan profesional melalui revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Revisi tersebut menjadi dasar hukum pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anaga Nusantara (BPI Danantara) yang akan mengelola aset tujuh BUMN senilai Rp 15.939 ribu Triliun.

    Bagaimana Soemitronomics memandang dan menganalisa kebijakan Pemerintahan Prabowo? Perlu diulas kembali bahwa kebijakan ekonomi Soemitro bertumpu pada tiga hal yang pada masa Orde Baru diberi istilah Trilogi Pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

    Apakah kebijakan Prabowo akan menciptakan pertumbuhan ekonomi? Jika merujuk pada pendekatan pertumbuhan ekonomi yang diperkenalkan Keynes yang merupakan mazhab ekonomi Prof Soemitro, upaya menjaga daya beli masyarakat atau konsumsi melalui pencapaian full employment memang memerlukan intervensi pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Pilihan kebijakannya tentu saja banyak, tetapi pada umumnya Pemerintah dituntut menjadi penyedia layanan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan dan subsidi kebutuhan masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial.

    Program makan bergizi yang bertujuan memberikan layanan pemenuhan gizi bagi anak usia sekolah, ibu hamil dan balita tentu saja bagian dari upaya Pemerintahan Prabowo memenuhi layanan dasar publik. Selain menyelesaikan persoalan stunting, ketimpangan sosial antara masyarakat yang beranak sedikit dengan masyarakat beranak banyak berpeluang terjadi.

    Pada tahun 2024 saja, jumlah keluarga dengan anggota sebagai 4 hingga 6 orang mencapai 58,63 persen menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). BPS juga mencatat bahwa penurunan kemiskinan terjadi sebesar 0,46 persen dari Maret 2023 hingga Maret 2024, dan pada September 2024 turun sebesar 0,29 persen. Artinya terjadi peningkatan jumlah masyarakat berpendapatan menengah dengan anak banyak pada akhir tahun 2024, yang ditunjukkan dengan peningkatan per kapita rata-rata Indonesia dari Rp 75 juta pada 2023 menjadi Rp 78,62 juta pada 2024.

    Peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah beranak banyak tentu akan menimbulkan peluang sekaligus problem baru yaitu meningkatnya belanja mingguan rumah tangga sekaligus semakin kecilnya konsumsi harian anggota keluarga. Maka di sini diperlukan intervensi Pemerintah berupa kebijakan makan bergizi di sekolah yang dilaksanakan secara adil tanpa menyasar hanya kelas bawah, karena kenyataannya yang meningkat adalah jumlah kelas menengah beranak banyak.

    Sosialisme Perlu Diimbangi Pragmatisme

    Kebijakan makan bergizi yang berwatak sosialistik tentu akan memacu pertumbuhan ekonomi karena besarnya belanja sosial Pemerintah, sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan pertanian dan pedesaan sesuai dengan pemikiran Prof. Soemitro bahwa pembangunan harus dimulai bertahap dari desa. Tentu saja karena ini adalah kebijakan negara, pragmatisme menjadi hal yang tidak terhindarkan ketika berbicara mengenai keseimbangan anggaran negara.

    Efisiensi penggunaan anggaran menjadi salah satu pilihan kebijakan tersebut agar Pemerintah dapat melakukan refocusing¬ dan realokasi sumber daya keuangan negara menjadi lebih tepat sasaran dan memenuhi prioritas pertumbuhan ekonomi. Program pemerintah yang tidak prioritas seperti seminar mewah, rapat perjalanan dinas yang tidak perlu, serta ekses-eksesnya berupa kickback menjadi sangat berkurang sebagai dampaknya. Benar kata Presiden bahwa untuk mengubah cara Pemerintah membelanjakan anggarannya, kita perlu berpuasa hingga penggunaan anggaran menjadi fokus dan teralokasikan dengan benar.

    Hanya saja Pemerintahan Prabowo memang perlu mengevaluasi kebijakan efisiensi yang pragmatis ini dengan suatu perencanaan dan birokrasi yang mumpuni, serta dukungan teknokratis dari para pakar kebijakan publik sehingga efisiensi tidak menyasar pada berkurangnya hak-hak masyarakat yang seharusnya dipenuhi. Kebijakan sosial Pemerintahan Prabowo akhirnya dapat berjalan secara pragmatik alias memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak omon-omon belaka.

    Pragmatisme dalam kebijakan publik yang demokratis tentu saja memerlukan transparansi dan akuntabilitas sehingga kepercayaan dan kepuasan publik terhadap Pemerintahan Prabowo menjadi tetap terjaga. Contohnya adalah pengesahan UU BUMN yang memberikan dasar hukum bagi pembentukan BPI Danantara yang dilaksanakan cukup cepat dan cenderung tiba-tiba. Pemerintahan Prabowo perlu menjelaskan secara transparan apa maksud di balik pembentukan BPI Danantara yang susunan organisasi pelaksananya akan diumumkan pada Senin besok 24 Februari 2024.

    Penutup

    Kebijakan Prabowo yang berwatak sosialistis sesuai dengan pemikiran ayahnya Soemitro Djojohadikusumo, pasti akan didukung masyarakat jika dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu pragmatik atau bermanfaat, teknokratik atau terencana baik, transparan dan akuntabel, aspiratif-partisipatif serta tentu saja menjunjung tinggi kebebasan warga dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

    Kepada seluruh warga negara Indonesia, mari kita memberi kesempatan bagi Pemerintahan hari ini agar dapat mewujudkan cita-cita konstitusi ekonomi kita yaitu masyarakat merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sikap kritis tetap harus dijaga sembari menghindarkan diri dari segala sikap anti demokrasi dan berjalannya hukum yang adil.

    Hidup Sosialisme!
    Panjang umur Demokrasi!

  • Jika Wajib Belajar 13 Tahun, Kenapa Sekolah Menengah Tidak Disatukan Menjadi 6 Tahun?

    Jika Wajib Belajar 13 Tahun, Kenapa Sekolah Menengah Tidak Disatukan Menjadi 6 Tahun?

    Sistem pendidikan di Indonesia telah lama menetapkan jenjang sekolah menengah menjadi dua tahap, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) selama tiga tahun dan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) atau sederajat selama tiga tahun. Struktur ini pada awalnya saya rasa dirancang berdasarkan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang hanya mencakup SD dan SMP. Pada masa itu, SMA tidak ada atau tidak termasuk dalam wajib belajar karena masih dianggap sebagai pendidikan lanjutan yang bersifat opsional. Hal ini juga dibuktikan dalam beberapa data statistik mulai mengecilnya persentase keberlanjutan sekolah di jenjang SMA.

    Pembagian ini memiliki alasan historis dan praktis. Ketika pemerintah pertama kali menerapkan wajib belajar 9 tahun, fokus utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan dasar yang cukup untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Oleh karena itu, jenjang SD dan SMP diprioritaskan sebagai tahap pendidikan dasar yang wajib diikuti oleh semua anak. Sementara itu, SMA lebih berfungsi sebagai pendidikan lanjutan bagi mereka yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau memperoleh keterampilan lebih tinggi sebelum memasuki dunia kerja.

    Namun, dengan diperpanjangnya wajib belajar menjadi 12 tahun dan kini mulai diusung rencana wajib belajar 13 tahun, di mana setiap anak kini diwajibkan menyelesaikan pendidikan dari taman kanak-kanak, SD, SMP hingga SMA atau sederajat, muncul kemudianpertanyaan apakah sistem pembagian SMP dan SMA masih relevan. Mengingat bahwa seluruh anak sekarang diwajibkan untuk mengenyam pendidikan hingga akhir SMA, apakah ada manfaat nyata dari mempertahankan pemisahan dua jenjang ini?

    Mari kita diskusikan…

    Dari sudut pandang efektivitas pembelajaran, pemisahan SMP dan SMA sering kali menciptakan transisi yang tidak selalu mulus bagi siswa. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru, metode pembelajaran yang berbeda, serta tekanan akademik yang semakin meningkat. Jika pendidikan menengah disatukan menjadi satu jenjang selama enam tahun, siswa dapat menjalani pendidikan yang lebih stabil dan terarah tanpa harus mengalami masa transisi yang mengganggu. Selain itu dalam beberapa tahun terakhir, tren kelulusan dengan wisuda, acara perpisahan juga menambah beban biaya orang tua dalam transisi pendidikan ini.

    Selain itu, dari perspektif kurikulum, penggabungan SMP dan SMA dapat menciptakan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel dan progresif. Saat ini, banyak siswa SMP merasa terjebak dalam materi yang kurang relevan dengan minat dan potensi mereka. Dengan menyatukan pendidikan menengah, sekolah dapat mulai memperkenalkan jalur spesialisasi lebih awal, sehingga siswa dapat lebih fokus pada bidang yang mereka minati sebelum masuk ke perguruan tinggi atau dunia kerja.

    Secara ekonomis, model sekolah menengah yang terpisah juga membawa konsekuensi biaya yang lebih besar. Pemerintah harus menyediakan dua jenis sekolah dengan infrastruktur, tenaga pengajar, dan administrasi yang terpisah. Dengan menyatukan SMP dan SMA, alokasi anggaran pendidikan bisa lebih efisien, sehingga dana yang ada dapat lebih difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas pembelajaran yang lebih baik.

    Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan sebelum menerapkan sistem pendidikan menengah terpadu selama enam tahun. Salah satu kendala utama adalah kesiapan tenaga pendidik dalam mengelola kurikulum yang lebih panjang dan kompleks. Guru yang terbiasa mengajar di SMP mungkin membutuhkan pelatihan tambahan untuk dapat mengajar di jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi hal ini juga menjadi solusi dimana banyaknya mata pelajaran dengan guru yang menguasai bidang, terkadang tidak mendapat jatah waktu mengajar yang maksimal untuk mengajar di sekolah. Sehingga dengan adanya integrasi ini, guru-guru ini dapat dimaksimalkan dan dioptimalkan untuk mengajar.

    Selain itu, dari segi psikologi perkembangan anak, masa remaja merupakan periode penting dalam pembentukan identitas dan karakter. Menggabungkan jenjang SMP dan SMA memungkinkan pendekatan pedagogi yang lebih sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Jika kedua jenjang ini digabung, diperlukan strategi pendidikan yang lebih adaptif untuk memastikan bahwa kebutuhan emosional dan sosial siswa tetap terpenuhi.

    Di beberapa negara, seperti Finlandia dan Jerman, sistem pendidikan menengah lebih fleksibel dengan jalur akademik dan kejuruan yang dapat dipilih lebih awal. Model ini memungkinkan siswa untuk memiliki lebih banyak pilihan berdasarkan minat dan bakat mereka. Indonesia dapat mempertimbangkan adopsi model serupa dengan menyesuaikannya dengan konteks sosial dan budaya yang ada.

    Selain itu, penggabungan sekolah menengah juga dapat berdampak pada sistem evaluasi dan kelulusan. Saat ini, ujian nasional telah dihapus, dan evaluasi berbasis kompetensi lebih diutamakan. Dengan sistem menengah terpadu, mekanisme evaluasi harus dirancang ulang agar tidak membebani siswa dengan ujian berjenjang yang terlalu banyak. Sehingga dalam tahapan ujian menengah, hanya perlu 1 kali ujian nasional, yang rencana diadakan kembali, pada tingkatan ke-enam.

    Dari segi kesiapan infrastruktur, penyatuan sekolah menengah walaupun memerlukan investasi besar dalam pembangunan sekolah yang dapat menampung siswa selama enam tahun, hal ini dapat lebih mudah dilakukan karena keberadaan sekolah yang sudah ada sebelumnya. Selain itu untuk beberapa wilayah yang persentase keberadaan sekolah dengan populasinya masih kecil. Integrasi ini bisa memberikan solusi, gedung sekolah tidak perlu dibangun dan dapat dikembangkan untuk bisa memfasilitasi dua tingkatan pendidikan ini. Otomatis hal ini memberikan efisiensi dalam biaya pokok pengelolaan sekolah dan penyediaan prasarana pokok sekolah. Saat ini, banyak sekolah menengah di Indonesia yang masih kekurangan fasilitas dan tenaga pendidik, bisa jadi karena tidak efisiennya operasional. Sehingga jika sistem terpadu ini dapat diterapkan tanpa persiapan yang matang, kita harapkan kualitas kegiatan belajar siswa meningkat, kesejahteraan guru juga dapat lebih baik.

    Jika sistem ini diterapkan dengan baik, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih kohesif dan mendalam. Dengan jalur pendidikan menengah yang lebih panjang dan terintegrasi, siswa tidak hanya mendapatkan dasar akademik yang kuat, tetapi juga pelatihan keterampilan yang lebih baik sebelum masuk dunia kerja atau perguruan tinggi. Pengembangan kurikulum juga dapat lebih sistematis dan terukur untuk dipersiapkan meneruskan ke tingkatan yang lebih tinggi.

    Kebijakan pendidikan harus selalu berorientasi pada kebutuhan masa depan. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola kerja global, pendidikan harus mampu menyiapkan generasi muda dengan keterampilan yang relevan dan adaptif. Jika model sekolah menengah terpadu selama enam tahun dapat mendukung tujuan ini, maka kebijakan tersebut layak untuk dikaji lebih lanjut.

    Tentu saja, perubahan sistem pendidikan tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan penelitian mendalam, uji coba, serta kesiapan dari berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pemangku kebijakan. Perlu dicoba dengan mengintegrasikan sekolah-sekolah yang berdekatan, dan melakukan integrasi secara bertahap. Selain itu yang paling mudah dilakukan adalah integrasi sistem administasi dalam sistem administrasi pendidikan nasional yang menjadi acuan secara umum, baik terhadap kualitas ataupun jam kerja guru. Insyaallah, dengan perencanaan yang matang, upaya integrasi ini dapat menghadirkan sistem pendidikan menengah yang lebih efisien dan efektif. Apapun itu harapan kita kebijakan ini harus dikaji secara menyeluruh agar benar-benar dapat meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

  • Politik Trump dalam Isu Perbatasan Mexico dan Gaza

    Politik Trump dalam Isu Perbatasan Mexico dan Gaza

    Peran seorang pemimpin dalam mengelola konflik perbatasan sangatlah penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, seringkali para pemimpin politik memanipulasi isu-isu ini untuk kepentingan pribadi mereka. Tidak terkecuali dalam isu regional maupun global. Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump, adalah contoh utama bagaimana tokoh politik memanfaatkan krisis perbatasan untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan membentuk ulang lembaga administratif.

    Penanganannya terhadap perbatasan AS-Meksiko dan sikapnya terhadap konflik Gaza menunjukkan bagaimana politisi ini dalam periode keduanya masih menggunakan isu keamanan perbatasan untuk menggugah emosi publik, untuk membenarkan pergantian agensi, dan menguntungkan basis politik mereka. Alih-alih fokus pada solusi berkelanjutan, Trump lebih mengutamakan retorika dan keuntungan politik daripada pemerintahan yang praktis dan efisien.

    Di perbatasan AS-Meksiko, kebijakan Trump sebagian besar dipengaruhi oleh ideologi “America First”-nya, yang menekankan pengendalian imigrasi yang ketat, perluasan tembok perbatasan, dan demonisasi migran (memberikan label buruk pada imigran). Pemerintahannya menerapkan kebijakan seperti program “Remain in Mexico”, yang memaksa pencari suaka untuk tinggal di Meksiko sementara kasus mereka diproses. Selain itu, Trump mendorong penerapan Title 42, aturan yang pada masa pandemi yang memungkinkan pengusiran migran dengan alasan kekhawatiran kesehatan masyarakat. Meskipun kebijakan ini dibenarkan sebagai langkah yang diperlukan untuk keamanan perbatasan, mereka juga menjadi alat mobilisasi politik, memperkuat citranya sebagai pemimpin nasionalis yang mengutamakan keamanan Amerika daripada kepedulian kemanusiaan.

    Salah satu cara signifikan Trump memperkeruh situasi perbatasan adalah dengan merombak lembaga-lembaga administrasi yang mengawasi kebijakan imigrasi. Alih-alih meningkatkan efisiensi keamanan perbatasan, pemerintahannya sering mengganti pejabat kunci di Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP), dan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) dengan loyalis yang sejalan dengan ideologi politiknya. Praktik ini menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakefisienan, karena arah kebijakan sering kali berubah untuk mencocokkan agenda politik Trump daripada tujuan jangka panjang terkait keamanan perbatasan. Pendekatannya ini menunjukkan bagaimana politisi memanipulasi struktur administratif untuk melayani kepentingan pribadi dan partai, alih-alih fokus pada pemerintahan yang efektif. Sekali lagi isu perbatasan memang adalah isu kedaulatan, tetapi juga menyangkut manusia yang mencari kehidupan.

    Selain itu, terkait dengan Gaza, penanganan Trump terhadap masalah Gaza mengikuti pola politik yang bertujuan untuk memperkuat dukungan dari basis pemilih tertentu. Dukungan pemerintahannya terhadap Israel, Trump lah yang melakukan langkahkontroversial mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memotong bantuan untuk Palestina, hal ini yang semakin memanas konflik tersebut. Meskipun pemerintahannya mengklaim langkah-langkah ini demi perdamaian dan stabilitas, kebijakan tersebut secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan, memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza, yang kemudian kita lihat beberapa krisis kemanusian dan justifikasi terhadap kerusakan Gaza dan hilangnya puluhan ribu nyawa. Retorikanya, terutama di media sosial dan pidato-pidatonya, justru memperburuk ketegangan alih-alih mendorong solusi diplomatik, yang menunjukkan bagaimana konflik perbatasan dapat dipolitisasi untuk meraih keuntungan politik domestik. Selain itu, latar belakang Trump sebagai pengusaha, khususnya di industri perhotelan dan properti, menambah dimensi lain dalam pendekatannya yang sepertinya terlihat akan mengambil keuntungan dalam pembangunan kawasan yang sudah hancur tersebut.

    Aspek penting lainnya dari manuver politik Trump adalah kemampuannya menggunakan isu perbatasan untuk menyerang lawan politik dan membenarkan perubahan kebijakan yang drastis. Di perbatasan Meksiko, ia berulang kali menyalahkan Partai Demokrat atas lemahnya undang-undang imigrasi, menggunakan krisis ini sebagai alat untuk mendorong pergeseran kebijakan yang sesuai dengan tujuannya. Demikian pula, dalam konflik Gaza, tindakan pemerintahannya merongrong saluran diplomatik tradisional, menyingkirkan lembaga internasional yang sebelumnya memediasi konflik tersebut. Kebijakan-kebijakan di kedua kasus ini mencerminkan pola di mana politisi menciptakan atau memperbesar krisis untuk membenarkan perubahan yang menguntungkan posisi politik mereka, bukannya menyelesaikan masalah yang sebenarnya.

    Kekhawatiran nyata dalam situasi ini adalah bahwa lembaga-lembaga administratif yang bertanggung jawab atas pengelolaan perbatasan seharusnya fokus pada efisiensi dan efektivitas, bukan agenda politik. Idealnya, lembaga-lembaga ini harus mengimplementasikan kebijakan berbasis data yang memastikan keamanan nasional sambil menyeimbangkan pertimbangan kemanusiaan. Namun, ketika politisi campur tangan dengan mengganti kepemimpinan secara sering atau mengimplementasikan kebijakan berdasarkan ideologi daripada pertimbangan praktis, hasilnya adalah sistem yang dilanda ketidakefisienan dan ketidakstabilan. Masa jabatan Trump menunjukkan bagaimana kebijakan perbatasan yang dipolitisasi sering kali berujung pada kekacauan administratif daripada pemerintahan yang efektif.

    Dengan mengejutkan, pendekatan Trump ini nampaknya berhasil; ia menyoroti bagaimana politisi memanipulasi persepsi publik dengan menggambarkan isu perbatasan sebagai ancaman eksistensial. Dengan menggambarkan imigran di perbatasan Meksiko sebagai kriminal atau teroris, ia meningkatkan ketakutan publik, membuat kebijakan ekstrem lebih diterima. Hal demikian pula pada sikapnya terhadap Gaza, di mana ia menyajikan narasi sepihak yang mendukung Israel, memperburuk perpecahan dan membatasi potensi upaya diplomatik yang seimbang. Taktik-taktik ini melayani untuk mengumpulkan dukungan politik tetapi tidak banyak menyelesaikan masalah yang mendasar.

    Pada kenyataannya, pengelolaan perbatasan yang sejati memerlukan administrasi yang stabil dan kompeten yang mengutamakan pemecahan masalah yang adil bagi kedua belah pihak daripada keuntungan politik. Pergantian kepemimpinan yang berulang dan pergeseran kebijakan yang didorong oleh motivasi politik melemahkan kapasitas institusional. Hal ini terlihat pada akhir masa jabatan Trump, di mana kebijakan imigrasi tetap berubah-ubah, dan hubungan diplomatik di Timur Tengah terus menderita akibat dampak masa jabatannya. Campur tangan politik dalam lembaga administratif akhirnya menghasilkan ketidakefisienan, seperti yang terlihat dalam penanganan perbatasan AS-Meksiko dan krisis Gaza. Sampai saat ini para politisi AS melihat isu internasional sebagai isu regional yang dia memiliki kekuasaan mutlak untuk berpartisipasi.

    Pemimpin masa depan dari semua negara, harus belajar dari contoh-contoh ini dan memastikan bahwa kebijakan perbatasan mengutamakan keberlanjutan daripada keuntungan politik jangka pendek. Kesinambungan pembangunan kawasan terletak pada usaha pemain regional maupun internasional untuk saling menghargai satu sama lain. Walaupun sulit untuk mengakuinya, pendekatan Trump terhadap isu-isu perbatasan, baik di Meksiko ataupun Gaza, mencontohkan bagaimana politisi ini memanipulasi krisis untuk mendorong agenda pribadi mereka daripada fokus pada efisiensi pemerintahan. Prospek perombakan lembaga administratif, penerapan kebijakan yang dipenuhi muatan politik, dan penggunaan retorika yang menakut-nakuti menggambarkan bagaimana konflik perbatasan dapat dimanipulasi untuk meraih keuntungan elektoral dan ideologis. Sebagai manusia yang beradab dan terdidik seharusnya kita melihat pengelolaan perbatasan yang efektif adalah tentang stabilitas jangka panjang dan keseimbangan kemanusiaan, namun ketika politisi mengutamakan kesetiaan politik di atas efektivitas institusional, hasilnya adalah sistem yang terpecah dan tidak efisien. Hal ini tentu akan mengecewakan banyak pihak.

    References

    1. Reedy, J., O’Brien, B. G., & Hurst, E. H. (2023). Pandemic politics: Immigration, framing, and Covid-19. Journal of Race, Ethnicity, and Politics, 8(2), 246-266.
    2. Montange, L. (2022). Political detentions, political deportations: Repressive immigration enforcement in times of trump. Environment and Planning D: Society and Space, 40(2), 332-350.
    3. Laurence Benenson and Nicci Mattey. Trump’s First 100 Days: Potential Immigration Actions. National Immigration Forum.
    4. Betsy Klein and Lex Harvey. Trump suggests his plan for Gaza Strip is to ‘clean out the whole thing’. CNN Politics.
    5. Sam Phelps. How Trump’s suggestion to ‘clean out’ Gaza sent shockwaves through the Middle East. The Conversation.
    6. Ibrahim Khazen and Betul Yilmaz. Thousands protest Trump’s ‘clean out’ Gaza proposal in Egypt’s Rafah border crossing. Anadolu Agency.
    7. https://www.cbp.gov/newsroom/stats/cbp-enforcement-statistics/title-8-and-title-42-statistics
    8. https://en.wikipedia.org/wiki/Title_42_expulsion

  • One Roof Integrated Six-Year Secondary High School in Indonesia: A Proposal for Efficiency and Quality Improvement

    » Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks

    Indonesia’s secondary education system is currently divided into two distinct stages: junior and senior high school. While this structure aligns with traditional education policy frameworks, it has shown inefficiency in addressing Indonesia’s education vision, geographic diversity, resource limitations, and quality disparities, particularly in rural and remote areas. This article proposes the integration into a unified six-year secondary school model as a solution to systemic inefficiencies and quality concerns. By analyzing educational statistics, policy documents, and international best practices, this paper outlines the potential of integrated secondary schools to reduce operational fragmentation, optimize teacher deployment, and strengthen curriculum continuity. Drawing from a qualitative document analysis approach, the article references data from the government records and relevant international practices from other countries. The articles also provide the case study made in Perguruan Darulfunun Payakumbuh. The discussion highlights how school mergers can maximize infrastructure utilization, reduce student retention, optimize teacher allocation, relieve costs, and enrich student learning. Key challenges identified include legal and administrative adjustments, resistance from local stakeholders, and the need for professional teacher realignment. This integrated model aligns with the national compulsory education mandate, ensuring a smoother transition between lower and upper secondary education. The article concludes by recommending phased policy reform and pilot programs to explore the feasibility and scalability in diverse regional contexts across Indonesia.

  • Soemitronomics, Demokrasi yang Stabil dan Masyarakat Sipil

    Soemitronomics, Demokrasi yang Stabil dan Masyarakat Sipil

    Oleh: Hanief Adrian, Sekjen RMPG

    Syahdan, pada 17 Agustus 1945 pukul tiga pagi, para pendiri bangsa akhirnya menyepakati kemerdekaan bangsa ini harus diproklamasikan tanpa menunggu janji dukungan Balatentara Kekaisaran Jepang yang disampaikan Marsekal Terauchi di Dalat kepada Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Soebardjo lima hari sebelumnya. Peristiwa proklamasi didahului insiden penculikan sehari sebelumnya, dahulu lebih ngetren dengan nama pendaulatan, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa para pemuda radikal ke Rengasdengklok agar memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu restu Jepang.

    Kemerdekaan kemudian diisi dengan insiden demi insiden, perubahan sosial politik, agresi militer Belanda yang mereka klaim sebagi aksi polisionil, dan segala situasi khas revolusi. Kelompok sayap kanan dan sayap kiri berganti-ganti memberontak. Bung Karno memutuskan untuk menertibkan keadaan di tengah situasi seperti itu, revolusi belum selesai katanya, tetapi revolusi harus dipimpin olehnya sendiri dengan semangat gotong-royong.

    Sang Begawan ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo yang saat itu bukan hanya Dekan Fakultas Ekonomi UI, tetapi juga arsitek pembangunan ekonomi Indonesia melalui rencana industrialisasi itu, memilih untuk melawan gagasan demokrasi terpimpin Soekarno yang menurutnya tidak jauh berbeda dengan otoritarianisme. Bagi Soemitro, membangun bangsa yang ratusan tahun dihisap kolonialisme artinya membangun kemampuan rakyat menghasilkan barang dan jasa secara mandiri untuk mencapai pertumbuhan, dan tentunya dengan iklim politik demokrasi sebagai prasyarat tumbuhnya perekonomian nasional.

    Soemitronomics dan Demokrasi yang Stabil

    Komitmen sang Begawan dengan demokrasi bukanlah omon-omon tanpa rekam jejak. Soemitro adalah mahasiswa Economische Hogeschool atau Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam saat Nazi Jerman datang menyerbu negeri Belanda pada bulan Mei 1940. Ia memilih melawan, walau taruhannya adalah nyawa atau menjadi tawanan kamp konsentrasi.

    Watak dan komitmen ini pun ditunjukkan oleh ayahnya, Margono Djojohadikusumo, yang saat pendudukan Jepang menjabat sebagai kepala urusan beras di Kadipaten Mangkunegaran, melindungi rakyat dari keharusan menyetor hasil buminya kepada koperasi bikinan Jepang yang dikenal dengan nama kumiai¬. Kesuksesan Margono mencegah kelaparan di daerahnya menyebabkan Bung Hatta memanggilnya ke Jakarta untuk mengurus persediaan makanan rakyat di Jawa. Inilah sebabnya, walaupun Jawa mengalami krisis beras pada awal merdeka akibat tiga tahun hasil keringat petani itu dihisap semena-mena oleh Jepang, tetapi pada awal tahun 1946 kita mampu surplus beras bahkan mengirimkan 500 ribu ton beras ke India yang sedang dilanda kelaparan.

    Oleh karena itu, Soemitro tak ragu memilih jalan pemberontakan bahkan sampai beliau dicap pengkhianat, karena menegakkan komitmennya bahwa pembangunan tidak akan berjalan dalam jangka panjang jika ditegakkan di atas otoritarianisme. Soemitro memilih mendukung Orde Baru yang dipelopori dan didominasi oleh Tentara, karena di awal Tentara di bawah pimpinan Jenderal Soeharto memberikan janji bahwa Orde Baru akan dibangun di atas Demokrasi Pancasila dan yang murni dan konsekuen.

    Menariknya, Soemitro sebagai salah satu tokoh PRRI/Permesta mendukung kepemimpinan Presiden Soeharto dalam Rezim Orde Baru yang saat peristiwa pemberontakan daerah tersebut adalah Panglima Divisi Diponegoro, komando teritorial yang paling banyak mengirim pasukan untuk menumpas PRRI di Sumatera Barat.

    Soemitro bahkan memberikan kerangka ideologis bagi pembangunan era Orde Baru. Dalam peresmian Universitas Terbuka tanggal 4 September 1984, Prof. Soemitro memberikan kuliah perdana dengan tema ‘Trilogi Pembangunan dan Ekonomi Pancasila’ yang menegaskan bahwa pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tentu saja ini adalah pembangunan yang berlandaskan demokrasi.

    Beliau menegaskan bahwa rakyat dalam pembangunan bukan merupakan faktor pasif yang hanya dapat dikerahkan saja untuk suatu sasaran, rakyat bukan pula hanya menunggu pasif sampai mendapatkan nikmat dari pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang kita kehendaki adalah atas kesadaran rakyat untuk memperbaiki nasibnya, rakyat adalah pelaksana aktif yang berperan di dalam usaha pembangunan.

    Soemitro menyatakan negara adalah kerangka perlindungan bagi rakyat yang hidup sebagai bangsa, di mana pemerintah sebagai lembaga kenegaraan merupakan wahana penyelenggaraan kebijaksanaan dan saluran pengabdian untuk aspirasi dan kepentingan rakyat, dalam hubungan ini penyelenggara kebijaksanaan tentu merasa berkewajiban sebagai semestinya untuk memperhatikan secara seksama segala apa yang hidup dalam perasaan dan pikiran rakyat dan penyelenggara kebijaksanaan bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada rakyat.

    Soemitro dan Penguatan Civil Society

    Tentu saja, Soemitro bukanlah penganut etatisme yang menganggap negara adalah segalanya dan kekuasaan harus hadir hingga persoalan sekecil-kecilnya. Soemitro berperan penting memperkenalkan organisasi masyarakat sipil dengan ikut mendirikan Perhimpunan Indonesia untuk Pembinaan Pengetahuan Ekonomi dan Sosial (BINEKSOS) bersama Emil Salim, Ali Wardhana dan Gubernur DKI Jakarta Letjen Ali Sadikin pada 7 Juli 1970. Bekerja sama dengan Friedrich Naumann Stiftung, BINEKSOS berkembang menjadi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

    LP3ES pada masa Orde Baru menjadi sarana para pemikir dan aktivis pro-demokrasi untuk mengkritisi pembangunan, yang pada masa itu harus disiasati dengan metode konstruktif karena akhirnya Orde Baru lama kelamaan berwatak otoriter. LP3ES menjadi wadah para tokoh pro-demokrasi seperti Soedjatmoko, Dawam Rahardjo, Arief Budiman, Adnan Buyung Nasution, hingga para aktivis mahasiswa seperti Hariman Siregar, Heri Akhmadi dan Rizal Ramli untuk menjaga kewarasan demokrasi pada masa itu.

    Jika Soemitro menempuh jalan ideologis untuk mewujudkan demokrasi dan pembangunan kerakyatan, hal berbeda ditempuhnya putranya yaitu Prabowo. Prabowo setelah lulus SMA di Inggris dan kembali ke Indonesia tahun 1968, mendirikan LSM Pembangunan bersama Soe Hok-Gie aktivis mahasiswa UI kader Soemitro dalam Gerakan Pembaruan, sebuah gerakan intelektual bawah tanah anti-Soekarno.

    Namun, alih-alih berkuliah dan menempuh jalur intelektual, Prabowo memilih masuk Akademi Militer sebagai jalan yang paling realis-pragmatis untuk mewujudkan pembangunan kerakyatan, yaitu menjadi Presiden RI. Maklum saja, Soeharto selain Presiden RI merupakan Ketua Partai Tentara. Jalan realis-pragmatis itu nampaknya akan lancar karena karirnya yang melesat sangat cepat, walau akhirnya terhenti karena Reformasi 1998 menutup jalan politik tentara.

    Reformasi 1998 menggantikan jalan politik tentara menjadi jalan pelembagaan partai politik sipil. Prabowo kembali memilih langkah pragmatis dengan mengikuti kontestasi demokrasi. Ia ikut untuk kemudian gagal dalam Konvensi Calon Presiden Partai Golkar untuk Pilpres 2004. Prabowo lalu mendirikan partai politik Gerindra, bertarung untuk kemudian kalah dalam tiga pilpres berikutnya.

    Akhirnya pada tahun ini, cita-cita Prabowo menjadi Presiden tercapai juga.

    Penutup

    Syahdan pada 17 Agustus 2024, Republik Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-79 di masa transisi pemerintahan dari Jokowi kepada Prabowo Subianto. Dua tokoh rival politik dalam dua kali Pilpres ini menjadi persekutuan politik, seperti mengulang sejarah antara Soemitro yang melawan Bung Karno dengan Soeharto yang mendukung Soekarno akhirnya menjadi sekutu untuk menjatuhkan Bung Karno dan mendirikan Orde Baru.

    Wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang digulirkan Prabowo kepada publik dalam rangka mewujudkan persatuan dan stabilitas politik bukanlah gagasan baru, ia hanya mencoba mengulang sistem mayoritas tunggal yang tidak hanya berjalan di Indonesia pada masa Orde Baru saja, tetapi lazim terjadi dalam demokrasi di negara-negara Asia seperti Singapura, Jepang dan Malaysia.

    Sistem mayoritas tunggal jika dijalankan dengan prinsip check and balance maka sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. Mayoritas tunggal akan memberi jalan pemerintah dan kekuatan politik di DPR bekerja sama dengan semangat musyawarah dan gotong-royong dalam menyelenggarakan kebijaksanaan dan mengabdi pada aspirasi serta kepentingan rakyat. Lain halnya jika check and balance absen dalam masyarakat politik kita, barulah kita dapat mencium gejala tumbuhnya kekuasaan politik otoriter.

    Dan demokrasi yang sejati tentu saja tidak hanya memerlukan masyarakat politik berprinsip check and balance. Demokrasi sebagaimana pemikiran Soemitro guru ideologis Prabowo juga mensyaratkan peranan masyarakat yang aktif, karena masyarakat itulah aktor pelaksana pembangunan yang demokratis, berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Maka peranan rakyat atau lazim disebut civil society dalam bentuk LSM, ormas, relawan, rukun warga, serikat buruh, koperasi petani dan lain-lain menjadi sentral dalam pembangunan.

    Jika demokrasi yang stabil ini dijalankan dengan kesadaran tinggi di masyarakat bahwa mereka adalah pelaku aktif pembangunan, maka impian keadilan sosial bagi seluruh rakyat bukanlah hal yang mustahil terwujud.

  • Rekonstruksi Gaza: Memprioritaskan Pendidikan

    Rekonstruksi Gaza: Memprioritaskan Pendidikan

    Oleh: Abdullah A. Afifi

    Dalam roundtable discussion “From Destruction to Reconstruction: Empowering Gaza’s Education” tempo hari yang diselenggarakan oleh IAIS Malaysia (International Institute of Advanced Islamic Studies) mengedepankan bagaimana kita sebagai NGO, Negara dan juga Individu perlu bersiap menjelang dibukanya Gaza sebagai hasil upaya kesepakatan genjatan senjata.

    IAIS sendiri yang merupakan salah satu lembaga think thank dibawah kantor Perdana Menteri Malaysia, sangat memperhatikan isu Gaza secara seksama. Hal ini juga setelah beberapa hari sebelumnya Malaysia mengirimkan pesawat untuk menjemput korban perang yang memerlukan perawatan yang lebih baik.

    Dalam diskusi ini hadir Menteri Pendidikan Malaysia, Chairman IAIS Dr. Mazlee Malik, mantan Presiden Islamic University of Gaza (IUG) Dr. Kamilin Shaat, pimpinan NGO-NGO di Malaysia dan juga agensi-agensi lembaga lainnya seperti MyCare, Rose2rose, Mapim dan sebagainya.

    Sebagai peneliti dan orang Indonesia yang tinggal di Malaysia rasanya kesempatan ini sangat baik dan sayang untuk dilewatkan. Bagaimana para mahasiswa dan warga Palestina yang berada di Malaysia berjibaku berusaha menolong masyarakatnya di Gaza dan Palestina sana.

    Penulis mengatasnamakan Darulfunun Institute menyempatkan hadir walau hanya sebagai penyimak dan belum bisa berkontribusi banyak dalam usaha ini. Merasa kecil saat bagaimana para donatur-donatur ini menyampaikan komitmennya untuk merapatkan diri dalam usaha membangun ulang pendidikan di Gaza dan Palestina. Nominal-nominal yang disebutkan bukanlah nilai-nilai kecil yang insyaallah menjadi pahala jariyah.

    Tidak lupa juga penulis menyempatkan berfoto dan mengambil kesempatan untuk bercengkrama dengan peserta lain yang hadir. Ada banyak peserta dari negara-negara lain yang juga antusias. Melihat hal ini penulis bergumam di dalam hati “patut Sepakbola Palestina bermarkas di Malaysia”, selain mendukung Palestina seperti Indonesia, malaysia menjadi tempat ramainya warga Palestina bermukim, baik sebagai mahasiswa ataupun perantau.

    Untuk isu Palestina ada baiknya kita terus bergandeng tangan, ketepikan ego mengupayakan keadaan yang terus lebih baik. Tahniah IAIS Malaysia mengupayakan seminar seperti ini.

    Kuala Lumpur, 20 Agustus 2024