Darulfunun Institute

Institute for Development, Research and Initiatives (IDRIS)

Category: Insight

  • Islamic Worldview in the Actualization of Progressive Religious Moderation in the Era of Digital Disruption

    » AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies

    The development of one’s understanding will be very relevant to efforts to make improvements and changes. Worldview Islam means that Muslims use their religious understanding in actualizing progressive and constructive religious moderation which can balance the effect of digital disruption. Digital disruption has brought about an era filled with challenges, crises and threats. On the other hand, it provides hope, a great opportunity for the dissemination of knowledge, especially in the context of Muslims as agents of moderation and drivers of civilization. This article contains how Muslims need to formulate ways and future agendas to develop an Islamic worldview by enriching the tarjih method to actualize progressive religious moderation in an era of digital disruption in every sector. Digital disruption should be able to provide added value from the actualization of modern Muslims who are still able to align it with the guidelines from the al-Quran and as-Sunnah. Digital disruption should be able to become a medium for increasing public literacy towards the universal ethical values ??offered by Islam.

  • Moderasi Penentuan Awal Bulan Yang Berkemajuan

    Moderasi Penentuan Awal Bulan Yang Berkemajuan

    Penulis termasuk yang beruntung besar ditengah-tengah buku-buku akademik milik orang tua yang memang akademisi. Perbincangan mengenai fikih bukan hal yang tabu, karena mungkin tidak sengaja diminta merapikan-rapikan tulisan pribadi dan naskah-naskah akademik rekan-rekannya.

    Walaupun konsentrasi penulis di sains, nampaknya memang ada sedikit juga sedikit hasil dari didikan orang tua dan guru-guru agama yang berbekas. Insyaallah menjadi jariyah untuk para masyayikh semuanya. Alhamdulillah ada dua tulisan, semoga bisa memberikan sedikit kontribusi dalam khazanah ini.

    —

    https://osf.io/4q58m/
    Panduan Ringkas Berpuasa di dalam Islam: Fiqh Puasa dan Metode Falak (Afifi Fauzi Abbas & Abdullah A Afifi)

    http://pub.darulfunun.id/index.php/imam/article/view/12
    Moderate Way Implementing Rukyah and Hisab to Determine A New Moon in Ramadan (Abdullah A Afifi & Afifi Fauzi Abbas)

    —

    Sejauh ini ada dua pandangan dominan tentang penentuan awal ramadhan:
    1. Wujudul Hilal (Sudut 0 derajat)
    2. Rukyatul Hilal (Maksimal sudut 2 derajat, yang terbaru negara Mabims per 2022 bersepakat menjadi 3 derajat)

    Dengan dua metode ini sebetulnya sudah terlihat hasilnya akan berbeda. Baik metode satu dan metode dua sebetulnya valid, dan memiliki pendekatan.

    Perhitungannya bagaimana? sama saja keduanya, zaman sekarang sudah banyak yang pakai aplikasi atau google. Yang berbeda adalah menyikapi hasilnya dengan menerapkan kondisi tambahan.

    Sebagai orang awam (orang yang tidak memiliki otorisasi atau birokrasi terhadap kebijakan terkait) sebetulnya ada hal yang perlu dipahami sebagai tambahan, yakni terkait:

    1. Perundangan pemerintah (syariah / hukum)
    2. Otorisasi (orang / badan / majlis yang memberikan keputusan)

    dan yang tidak kalah penting, sampai saat ini penetapan awal bulan diterapkan menggunakan konsep “wilayat al-hukm” (hukum berlaku di kawasan hukum terbatas), sebab itu diusulkan pendekatan baru yang disebut “rukyat hilal global”.

    Jika mau menangkap ide ini digulirkan bukan berarti bulan terlihat di Mekkah serta merta di Indonesia juga sudah hilal. Tapi memberikan satu pendekatan kasus dimana ada satu daerah yang memiliki “wilayat al-hukm” berbeda tapi bersebelahan tapi mengikut keputusan pemerintah yang berbeda. Seperti sebagian pulau Sumatera yang memiliki lintang yang sama dengan semenanjung di Malaysia (untuk perhitungan bulan baru).

    Solusinya rukyat hilal global arahnya akan menggunakan pembatasan “wilayat al-hukm” dan menggunakan referensi garis lintang dan bujur.

    Contoh “wilayat al-hukm” yang sedikit sulit adalah di Indonesia yang memiliki 3 wilayah jam (WIB, WITA, WIT), yang setiap wilayah ini saja sudah melintang jauh dan berada di khatulistiwa. Yang artinya perubahan lintang beberapa derajat saja akan sangat menentukan.

    Sebagai contoh waktu adzan di Kualalumpur dengan di Payakumbuh hanya terpaut beberapa menit saja, sedangkan Payakumbuh dengan Jakarta bisa terpaut hampir 30 menit. Dan yang menariknya juga, pada adzan yang bersamaan tersebut, di Kualalumpur jam 7.20 dan di Payakumbuh 6.20. Kita memiliki dua rasional yang menjadi relatif satu sama lain. Bagaimana wilayah yang waktu azannya sama memiliki penanda waktu yang berbeda, dan sebaliknya.

    Kembali bagaimana menyikapi hal ini sebagai awam, yang termudah adalah mengikuti hukum yang berlaku di daerah domisili. Jika di Malaysia yang negara Islam keputusan akan satu walaupun tanggapan yang berbeda-beda akan ada pada sidang isbath.

    Sedangkan di Indonesia yang bukan negara Islam tetapi negara Pancasila, dimana negara memfasilitasi ibadah tetapi tidak mengatur peribadatan secara mutlak, maka walaupun ada keputusan pemerintah sifatnya tidak mengikat. Baik ormas, kelompok, majlis, pondok pesantren, madrasah, bahkan individu bisa mempertimbangkan juga pandangannya sendiri jika mampu, tapi tidak dianjurkan.

    Tapi satu hal yang juga harus dipertimbangkan, jika menganut “wilayat al-hukm”, bukankah artinya titik prioritas pengamatan juga harus dipertimbangkan. Semakin ke barat artinya semakin valid karena melihat bayang-bayang yang datang terdahulu. Walaupun titik-titik pemantauan hilal berada di banyak daerah, penentuan keputusan berada di Jakarta yang jarak dengan titik terawal jatuhnya bayang-bayang bulan cukup jauh.

    Ada banyak kompleksitas dalam melihat hal ini, tentunya yang terbaik adalah keputusan yang memiliki justifikasi kuat. Wujudul hilal dengan sudut nol derajat menurut penulis sangat kuat, sehingga kita perlu carikan alasan kenapa harus memberikan toleransi dalam (peneropongan riil) dengan 2 derajat lebih perhitungan.

    Tentu menjadi pertimbangan pihak-pihak yang berkompeten. Selamat berlebaran.

  • Mengaca pada Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia: MAN Insan Cendekia Serpong Terbaik Nasional 2023

    Mengaca pada Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia: MAN Insan Cendekia Serpong Terbaik Nasional 2023

    * Tan Abdullah A Afifi ST MT, Pimpinan PPM Perguruan Darulfunun dan juga alumni MAN Insan Cendekia Serpong angkatan ke-5, berdialog langsung dengan pak Habibie tentang pengembangan SDM Indonesia bersama ILC (IAIC Learning Center). Saat ini aktif mendorong inovasi pendidikan di Sumatera Barat, khususnya Payakumbuh dan Lima Puluh Kota.

    Payakumbuh (16/04), MAN Insan Cendekia Serpong kembali menjadi peringkat pertama dari daftar 1000 sekolah terbaik versi LTMPT Kemdikbud berdasarkan nilai UTBK 2022.

    Banyak orang tua yang mencari-cari pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, tidak jarang di sekitar tahun 1980-1990 an sebagian masyarakat bahkan tidak jarang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah terbaik di kota-kota tersebut yang tidak jarang adalah swasta kristen karena bagusnya pembelajaran di sekolah tersebut.

    Sumber: https://top-1000-sekolah.ltmpt.ac.id/

    Pada dasarnya orang tua ingin menjatuhkan pilihan SMA yang berbasis pendidikan Islam, tentunya orangtua berharap kelak anaknya selain pandai ilmu keduniawian juga pandai dalam ilmu keagamaan. Akan tetapi metode pembelajaran yang monoton dan kurangnya visi dalam pengembangan karir siswa yang riil menjadi salah satu keengganan orang tua untuk mengirimkan anak-anaknya ke sekolah tersebut.

    Kondisi tersebut menjadikan sekolah-sekolah Islam harus berbenah cepat, walaupun memakan waktu hampir 10-20 tahun, beberapa sekolah Islam mulai bermunculan. Dimulai dari pengembangan sekolah model yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah di Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah. Pengembangan model sekolah ini juga adalah laboratorium pengembangan kurikulum dan metode belajar yang dilakukan oleh Fakultas Tarbiyah dari Universitas yang sama.

    Walaupun begitu model pengembangan sekolah tingkat SMA masih belum memberikan hasil yang signifikan, hingga munculnya pengembangan sekolah model (magnet school) yang digagas oleh BPPT dan ICMI yang bernama SMU Insan Cendekia dibawah arahan langsung bapak BJ Habibie. Lokasi pengembangan sekolah ini berada di dua tempat, yang pertama adalah di Serpong dekat dengan Puspitek Serpong dan yang kedua adalah di Gorontalo, memanfaatkan hibah tanah dari keluarga BJ Habibie.

    Angkatan pertama sekolah ini hanya berjumlah 1 kelas kurang dengan siswa dari berbagai Pondok Pesantren pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2001 pengelolaan sekolah ini dialihkan kepada Kementerian Agama, dan kemudian menjadi MAN Insan Cendekia.

    Setidaknya menurut penulis MAN Insan Cendekia telah memberikan satu revolusi besar dari sistem pengelolaan Pendidikan Islam yang didasari kepada:

    1. Sistem good governance, manajemen yang rapi
    2. Input siswa yang terselektif, kemampuan siswa yang cocok untuk sistem pembelajaran di MANIC
    3. Orang tua yang terselektif, orang tua yang percaya dan siap dengan konsekuensi pembelajaran di MANIC, termasuk dalam hal pembiayaan.
    4. Guru-guru yang siap, fokus dan berdedikasi dengan sistem pembelajaran di MANIC.
    5. Support system yang juga siap.
    6. Birokrasi yang independen, tidak mudah di intervensi oleh birokrasi walaupun dibawah kelembagan pemerintah.
    7. Fasilitas yang memadai
    8. Partisipasi kompetisi yang terselektif dan terstandarisasi tinggi
    9. Berasrama penuh, full boarding.
    10. dan lain sebagainya

    Dengan pola pengembangan pembelajaran yang berasrama, kegiatan-kegiatan siswa dan guru lebih terfokus untuk mengejar visi dari sekolah, dan tidak mudah tersibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan sekolah ataupun pembelajaran. Dan yang tidak kalah penting adalah konsistensi dengan cara metode pembelajaran dan visi dari pengembangan pembelajaran.

    Hasil dari pendekatan pengembangan pembelajaran MAN Insan Cendekia alhamdulillah sampai saat ini masih menjadi salah satu inspirasi bakal standarisasi pengembangan kurikulum Madrasah Nasional bersama sekolah-sekolah agama berprestasi lainnya. Tidak dipungkiri dalam kurun waktu 2 dekade belakangan ini, MAN Insan Cendekia telah menjadi model baru pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia.

    Kita harapkan semakin banyak institusi-institusi pendidikan yang terinspirasi dan juga tidak kalah penting yang mampu memberikan alternatif pendidikan berkualitas kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang maju adalah masyarakat yang beradab.

    Tentunya masih banyak lagi pendekatan-pendekatan yang lebih detail yang dilakukan oleh MAN Insan Cendekia yang belum mampu penulis ulas dalam tulisan ini. Semoga dapat dilanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Penulis juga menyampaikan takzim dengan seluruh civitas dan guru-guru di MAN Insan Cendekia yang pantang berputus asa dalam mendidik, semoga Allah beri ganjaran pahala yang berlipat ganda.

  • Sumatera Barat Perlu Membangun Industri Manufaktur

    Sumatera Barat Perlu Membangun Industri Manufaktur

    Pembangunan manufaktur di Sumatera Barat merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Indonesia telah menjadi fokus utama pemerintah. Namun, pembangunan infrastruktur saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan industri manufaktur di Sumatera Barat sangat perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi.

    Pada umumnya Sumatera Barat dan daerah-daerah di Indonesia tertopang oleh distribusi APBD dalam APBN. Untuk menjadi daerah yang berkembang hal ini tidak cukup, harus ada pertumbuhan dan pergerakan ekonomi secara signifikan. DI negara berkembang dan stabil pada umumnya bersandar pada industri-industri manufaktur yang padat karya dan juga memiliki nilai keberlanjutan (sustainability).

    Pembangunan sustainable manufaktur di Sumatera Barat akan menciptakan bukan hanya lapangan kerja juga ekses teknologi yang bisa membantu peningkatan kualitas literasi dan teknologi di tengah-tengah masyarakat. Penyediaan lapangan kerja akan membantu mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, industri manufaktur juga dapat meningkatkan keterampilan pekerja lokal melalui pelatihan dan pengembangan.

    Industri Manufaktur di Sumatera Barat akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan regional. Dengan adanya industri manufaktur, nilai tambah produk lokal akan meningkat, sehingga meningkatkan daya saing produk dalam pasar domestik dan internasional. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja lokal.

    Pengembangan industri manufaktur di Sumatera Barat akan membantu mengurangi ketergantungan wilayah ini terhadap impor barang manufaktur yang umumnya datang dari daerah-daerah industri, juga barang-barang impor dari pulau di sebelah. Dengan adanya manufaktur lokal, masyarakat akan lebih mudah mengakses produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

    Setidaknya ada beberapa tahapan pengembangan yang dapat diterapkan:

    1. Melakukan kajian terhadap sumber material, sumber daya manusia dan lokasi strategis.
    2. Kebijakan dan strategi pengembangan yang terintegrasi
    3. Meningkatkan invesitasi dalam penelitian dan inovasi
    4. Pengembangan industri pendukung
    5. Pengembangan sumber daya manusia
    6. Pengembangan ekosistem kewirausahaan sebagai feeder
    7. Penerapan green teknologi
    8. Promosi dan membangun marketing chain

    Langkah pertama dalam pengembangan industri manufaktur di Sumatera Barat adalah melakukan kajian terhadap potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah ini. Hal ini penting untuk menentukan sektor manufaktur yang paling sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah tersebut.

    Langkah kedua adalah menyusun kebijakan dan strategi pengembangan industri manufaktur yang komprehensif dan terintegrasi. Kebijakan ini harus mencakup berbagai aspek seperti insentif fiskal, kebijakan investasi, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia.

    Langkah ketiga adalah meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang industri manufaktur. Hal ini penting untuk mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas, sehingga produk manufaktur Sumatera Barat dapat bersaing di pasar global.

    Langkah keempat adalah membangun kolaborasi antara pemerintah, industri, dan institusi akademik untuk mengembangkan klaster industri manufaktur di Sumatera Barat. Pembentukan klaster industri akan memfasilitasi jejaring dan sinergi antara perusahaan manufaktur dengan pemasok, peneliti, dan institusi pendidikan, sehingga mendorong inovasi dan efisiensi dalam proses produksi dan pengembangan produk.

    Langkah kelima adalah pengembangan infrastruktur pendukung industri manufaktur, seperti jaringan transportasi, energi, dan komunikasi yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang baik akan memudahkan akses dan distribusi produk manufaktur Sumatera Barat, baik di pasar domestik maupun internasional.

    Langkah keenam adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri manufaktur. Pendidikan vokasi dan teknik harus ditingkatkan agar lulusan dapat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja.

    Langkah ketujuh adalah mendorong adanya ekosistem inovasi dan kewirausahaan di sektor manufaktur. Pemerintah perlu menyediakan dukungan seperti akses ke modal, mentorship, dan fasilitas penelitian untuk membantu pengusaha lokal dalam mengembangkan produk manufaktur yang inovatif dan berdaya saing.

    Langkah kedelapan adalah penerapan teknologi ramah lingkungan dalam industri manufaktur. Penggunaan teknologi hijau akan membantu mengurangi dampak negatif industri manufaktur terhadap lingkungan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, perusahaan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan akan memiliki citra yang baik di mata konsumen dan pasar.

    Langkah kesembilan adalah menggencarkan promosi produk manufaktur Sumatera Barat di pasar domestik dan internasional. Pemerintah, asosiasi industri, dan pengusaha harus bekerja sama dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk manufaktur Sumatera Barat dan menarik investasi asing.

    Kesimpulannya, pembangunan industri manufaktur di Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Dengan langkah-langkah pengembangan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi, manufaktur di Sumatera Barat dapat menjadi motor penggerak ekonomi wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Beban Anggaran Seremonial

    Beban Anggaran Seremonial

    Pemerintah dan lembaga (baik lembaga terafiliasi dengan pemerintah maupun swasta) perlu mengurangi anggaran seremonial karena alasan utama yaitu efisiensi pengeluaran. Biaya yang dikeluarkan dari kegiatan seremonial rasanya cukup signifikan mengingat sumber daya yang dialokasikan untuk kegiatan ini bisa dialihkan untuk membiayai program-program prioritas yang lebih berdampak langsung pada kehidupan masyarakat ataupun keperluan pelanggan, seperti persoalan riil dalam perbaikan (maintenance) dan juga inovasi kualitas.

    Dari mulai perayaan kenegaraan, perayaan keagamaan hingga peresmian dan penutupan suatu program, semua pengeluaran kegiatan seremonial yang melibatkan banyak tenaga, banyak pihak, waktu yang tidak sedikit dan juga anggaran yang terbatas. Di satu sisi kita dihadapkan dengan permasalahan serius yang semakin kritis, dari kemiskinan dan kelaparan, ekonomi yang stagnan, pendidikan yang tidak terfasilitasi hingga ketersediaan sumber daya untuk konsumsi.

    Penulis pernah tinggal di salah satu negara di Eropa yang memiliki GDP cukup tinggi, yang mengejutkan harga 1 kg ayam lebih murah dari pada di Indonesia. Ini menunjukkan negara dengan GDP tinggi mengkonsumsi makan berprotein lebih banyak dari negara GDP yang rendah. Persoalan ini cukup menggelitik jika kita melihat ketersediaan potensi di Indonesia. Dan sudah banyak diaspora Indonesia dibelahan dunia lain juga mengatakan hal yang sama. Harga yang juga menarik adalah harga 1 kg daging yang lebih murah dari pada di Indonesia, sebagai contoh harga daging impor (halal) dari India atau Asia Tengah dibandingkan dengan harga harga daging lokal yang dapat melambung khususnya menjelang hari raya. Ada yang kurang tepat dengan pengelolaan mekanisme pasar dan jalur supply.

    Kembali kepada anggaran seremonial. Pengurangan anggaran seremonial juga dapat membantu pemerintah ataupun lembaga untuk lebih fokus pada penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan mengalokasikan dana seremonial ke sektor-sektor yang lebih kritis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pemerintah ataupun lembaga akan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara lebih nyata.

    Mengurangi anggaran seremonial akan memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa pemerintah dan lembaga serius dalam menerapkan prinsip good governance. Hal ini akan menciptakan citra yang lebih baik di mata publik, serta menunjukkan perubahan fokus pada kinerja dan hasil daripada hanya sekadar tampilan.

    Di era digital saat ini, kegiatan seremonial yang menghabiskan banyak biaya sebenarnya bisa digantikan dengan metode yang lebih hemat dan efisien. Pengurangan anggaran seremonial juga akan mengurangi kesenjangan sosial. Kegiatan seremonial yang mewah seringkali menciptakan persepsi bahwa kita lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan masyarakat. Dengan mengurangi anggaran untuk kegiatan ini, pemerintah ataupun lembaga akan terlihat lebih inklusif dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

    Anggaran seremonial yang lebih rendah akan membantu mengurangi korupsi dan penyalahgunaan keuangan. Biaya seremonial yang tinggi cenderung meningkatkan potensi penyalahgunaan anggaran, karena lebih sulit untuk mengawasi dan melacak pengeluaran. Dengan mengurangi anggaran, kita akan memperkecil celah untuk tindakan koruptif.

    Mengurangi anggaran seremonial akan memberikan peluang bagi kita untuk meningkatkan anggaran dalam penanggulangan bencana dan mitigasi risiko. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, dan dana yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana seringkali masih kurang. Pengalihan anggaran seremonial ke sektor ini akan membantu kita lebih responsif dalam mengatasi bencana ataupun hal-hal yang bersifat prioritas.

    Pengurangan anggaran seremonial akan mendorong pemerintah ataupun lembaga untuk menciptakan kebijakan yang lebih inovatif dan efisien dalam menyelenggarakan kegiatan. Sebagai contoh, kita dapat mencari cara untuk mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan seremonial, sehingga biaya yang diperlukan menjadi lebih hemat dan hasil yang diharapkan tetap tercapai.

    Mengurangi anggaran seremonial juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Dengan mengurangi anggaran untuk kegiatan seremonial, lembaga akan dapat lebih terbuka dalam menjelaskan alasan penggunaan anggaran tersebut dalam pembeliaan teknis dan kegiatan bernilai tambah dan bagaimana dana tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

    Pengurangan anggaran seremonial akan membantu juga pemerintah dalam skala yang lebih besar berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu prinsip utama dalam SDGs adalah “tidak ada yang tertinggal” (no one left behind), yang berarti pemerintah dan lembaga harus memprioritaskan program-program yang memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat, dan bukan hanya untuk sekelompok orang tertentu.

    Hingga akhirnya upaya untuk mengurangi anggaran seremonial akan membantu meningkatkan kepercayaan terhadap program-program yang berkualitas. Penerima layanan akan melihat bahwa lembaga-lembaga ini lebih responsif memfasilitasi kebutuhan yang prioritas dan lebih fokus pada pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini akan menciptakan relasi konstruktif yang lebih baik serta mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam pembangunan regional dan nasional.

    Abdullah A Afifi
    *penulis adalah peneliti kebijakan publik & kolaborasi antar lembaga di IDRIS Darulfunun Institute

  • Pengembangan TDR-IM Sistem Informasi Manajemen Keuangan Siswa di Pondok Pesantren: Integrasi, Simplifikasi dan Digitalisasi

    Pengembangan TDR-IM Sistem Informasi Manajemen Keuangan Siswa di Pondok Pesantren: Integrasi, Simplifikasi dan Digitalisasi

    » Journal of Regional Development and Technology Initiatives (JRDTI)

    The general problem of the difficulty of developing pondok pesantren is due to limited resources and an inaccurate interpretation of the position of pondok pesantren, in particular the improved management of the national education system and the 2019 UU No. 18 about Pesantren. The development of a student financial management system was carried out at PPM Perguruan Darulfunun El-Abbasiyah (Lima Puluh Kota, Sumatera Barat) using TDR-IM approach: 1) integration, 2) simplification, and 3) digitization. As a result of development, we have seen a significant increase in TDR components, especially data management components. The development of this student financial management system will improve the efficiency of operations and record keeping. This increase has also led to a more accountable and transparent student finance system. This student financial management system development also provides effective services, giving students and their legal guardians a planning guarantee for administrative expenses. The biggest obstacle in developing this financial management system is low literacy in general, especially in financial and technology literacy.

  • Guide to Writing Scientific Reports for Publication

    » AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies

    Literacy plays an important role in creating innovation. Documented phenomena and innovations will be a useful reference for developing sustainable innovations. This literacy development effort also needs to be at the academic level by providing access to writing scientifically published reports. Guidelines for writing scientific reports for publication are one way to provide access for innovators in the field to the world of academia and literacy. With these scientifically published innovation reports, efforts to develop public policies, regional innovations and public literacy have a place in the academic. This article was created so that writers can easily adjust writing reports on an academic scale. The article that is produced can become treasures for the academic world. In addition to providing technical guidelines for writing, this article also provides an overview of the publication process so that writers can better understand the scientific publishing process, which also requires a lot of time and resources.

  • Sumatera Thawalib dan Ide Pembaharuan Islam di Minangkabau (1918-1930)

    Sumatera Thawalib dan Ide Pembaharuan Islam di Minangkabau (1918-1930)

    » AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies

    The idea of reforming Islamic education has developed massively in 1918-1930 in Minangkabau. The role of Sumatra Thawalib in comprehensively renewing Islam has provided a major breakthrough in solving socio-political, economic and social issues. Sumatra Thawalib’s significant role was born from its main role in the education sector. Even further, Sumatra Thawalib has provided a treasure trove of Islamic renewal ideas that rely on the purification movement which also provides wide space for the opening of constructive ijtihad doors that impress on social civilization. This article was written so that discussions about Sumatra Thawalib can continue to be enriched so that we can get various points of view and alternative narratives. Limited references are also a serious challenge in compiling this article.

  • Tafseer Al-Maidah verse 6: Purification (Ablution) in Islam is a Simple Cleansing Procedure that uses Water or Dust as Hygiene Agents to combat COVID-19

    Tafseer Al-Maidah verse 6: Purification (Ablution) in Islam is a Simple Cleansing Procedure that uses Water or Dust as Hygiene Agents to combat COVID-19

    » AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies

    COVID-19 as a pandemic was both disturbing and shocking. While people were so confused and lost direction on how to deal with it, they also panicked and tried every way to make themselves and their relatives safe. People develop procedures that require advanced equipment to support those high-cost and complex procedures. People prioritize cleanliness in order to maintain a safe environment. Elaborating tafseer Al-Maidah verse 6 can be a constructive alternative to maintaining cleanliness. The cleanliness standard procedure in Islam was simplified, but it maintained obedience’s deep meaning. Ablution (wudu) is the main procedure with preconditions and also offers alternatives for specific conditions. Water and dry sand (clean earth) are hygiene agents for cleanliness procedures and purification.

  • Women’s Scholarship in Islam And Their Contribution To The Teaching Knowledge

    Women’s Scholarship in Islam And Their Contribution To The Teaching Knowledge

    » AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies

    The scholarly world is a divine devotion. It needs time and effort to be consistent and persistent in improving the understanding of society. The more literate society, the more hope for a better environment. Today’s world needs more scholarly work not just to amaze the concept but also can impact society. Women’s roles in education are tremendous to take learning environment from an early age. The references about women scholars are so limited that we will assume there is the little impact made. This paper shows how women’s intellectual influence has made a massive contribution since the prophet Muhammad (PBUH) period. The shift in women’s roles is contextual and depends on the understanding of society and the development progress of the education ecosystem itself. We hope the tremendous past work can inspire us to build an advanced learning society to improve the education process today.

  • Moderate Way Implementing Rukyah and Hisab to Determine A New Moon in Ramadan

    Moderate Way Implementing Rukyah and Hisab to Determine A New Moon in Ramadan

    » AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies

    Rukyah and hisab have already become critical discussions in Islamic knowledge. Controversy arose, and the debate continues today. Some scholars prefer to use one method over another, while some scholars today try to offer moderate approaches for better solutions and understanding. Scholars claim both rukyah and hisab using the prophet Muhammad’s hadith references. In comparison, a modest society is accessible to apply rukyah as their way to determine the new Ramadhan, and some complex cultures are multicultural, multi sects, or have a wide coverage area. This complexity will affect the observation process’s difficulty, accuracy, and potential differences. This situation needs sensible solutions to determine the new Ramadhan. This paper tries to elaborate on each approach used by scholars and authorities, its preconditions, and how the approaches should be moderated to determine the new moon optimally by developing a strategy that gives mutual feedback to each method.
  • Pemikiran Neo-modernisme dalam Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid

    Pemikiran Neo-modernisme dalam Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid

    » AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies

    Neo-modernism emerged when the term post-modernism began when the term began to become a common discourse when many experts began to get displeased with the negative effects that modernity, either from the aspect of sociocultural structure or scientific aspects. Neo-modernism, if traced to its existence, is in the thoughts of Fazlur Rahman (1970). While in Indonesia itself has Neo-modernism figures namely Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid. As moralists and democrats, they have a complete, comprehensive, inclusive, and even free understanding of Islam. Therefore, their ideological and political actions often cause controversy. Even if they differ in practice, they have a paradigm of Islamic thought. Since Cak Nur put forward the jargon “Islam yes” and “Partai Islam no” in the 1970s, the integration of Islam and national opinion began to surface. Since then, the struggle for Islam through cultural channels has continued, and Muslims have also begun to participate in nation-building. In 1984, when NU under the leadership of Gus Dur approved Pancasila as the only precept, the relationship between Islam and the State grew stronger.