Darulfunun Institute

Institute for Development, Research and Initiatives (IDRIS)

Category: Insight

  • Menilik Potensi Pengembangan Lapangan Terbang Komersial di Payakumbuh

    Menilik Potensi Pengembangan Lapangan Terbang Komersial di Payakumbuh

    ini adalah tulisan rintisan untuk menstimulus pembahasan yang lebih teknis dan empiris

    Kota Payakumbuh, yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, memiliki potensi geografis dan historis yang penting dalam pengembangan infrastruktur transportasi udara. Pada masa lalu, Payakumbuh pernah memiliki lapangan terbang kecil yang berfungsi untuk kebutuhan tertentu, terutama dalam mendukung aktivitas penerbangan ringan. Namun, seiring berjalannya waktu, fasilitas tersebut tidak berkembang menjadi sebuah bandar udara yang dapat melayani kebutuhan komersial. Dengan meningkatnya kebutuhan transportasi modern di kawasan regional Sumatera, gagasan untuk menghidupkan kembali dan mengembangkan lapangan terbang di Payakumbuh menjadi isu yang relevan dan strategis.

    Secara geografis, Payakumbuh memiliki posisi yang sangat strategis di tengah Pulau Sumatera. Kota ini berada di jalur penghubung antara beberapa provinsi besar seperti Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Utara. Letak ini menjadikannya sebagai simpul potensial untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Terlebih lagi melihat antusias dan peningkatan jumlah wisatawan ke Sumatera Barat pada tahun 2024 ini. Pengembangan sebuah lapangan terbang regional di Payakumbuh tidak hanya akan mempercepat arus barang dan manusia tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan, khususnya dalam sektor perdagangan, pariwisata, dan logistik.

    Dalam perencanaan pengembangan, tipe lapangan terbang yang akan dikembangkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis setempat. Salah satu usulan adalah membangun lapangan terbang yang mampu melayani pesawat-pesawat berukuran sedang seperti CN235 atau Airbus C295. Kedua jenis pesawat ini memiliki kapasitas dan efisiensi yang ideal untuk penerbangan jarak pendek hingga menengah di kawasan regional. Infrastruktur seperti landasan pacu sepanjang minimal 1.200 hingga 1.800 meter dapat menjadi langkah awal yang realistis untuk mendukung operasi jenis pesawat ini.

    Lapangan terbang di Payakumbuh dapat dirancang sebagai fasilitas penerbangan regional yang mampu melayani kebutuhan transportasi udara dari dan ke wilayah sekitar Sumatera. Selain mendukung mobilitas domestik, lapangan terbang ini juga berpotensi menjadi pintu gerbang untuk penerbangan internasional skala kecil, terutama ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dengan demikian, pengembangan ini dapat menjadi katalisator bagi tumbuhnya sektor pariwisata dan perdagangan lintas negara.

    Estimasi investasi untuk pembangunan lapangan terbang ini akan sangat bergantung pada skala pengembangannya. Sebagai gambaran, pembangunan awal berupa landasan pacu, terminal sederhana, dan fasilitas navigasi diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. Seperti contoh Bandara Tebelian, Sintang di Kalimantan Barat kelas regional yang selesai pada tahun 2021 dibangun dengan anggaran sebesar 580 miliar rupiah, ataupun bandara perintis seperti di Bandara Ngloram, Cepu menghabiskan biaya sebesar 132 miliar rupiah dengan landasan pacu sepanjang 1500 meter. Tahap berikutnya, yang mencakup pengembangan terminal modern dan fasilitas pendukung lainnya, dapat memerlukan investasi tambahan hingga 2 triliun rupiah. Pendanaan dapat diperoleh melalui skema pembiayaan pemerintah, kemitraan publik-swasta (PPP), atau investasi langsung dari sektor swasta.

    Pengembangan lapangan terbang di Payakumbuh dapat dilakukan secara bertahap dengan prioritas utama adalah tersedianya landasan pacu yang memenuhi standar penerbangan internasional. Tahap awal bisa difokuskan pada pembangunan landasan pacu, menara pengawas, dan fasilitas operasional dasar. Setelah itu, pengembangan terminal penumpang dan fasilitas kargo dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan peningkatan kebutuhan.

    Selain itu, keberadaan lapangan terbang ini akan mendukung integrasi ekonomi antarwilayah di Sumatera. Dengan adanya konektivitas udara yang baik, kota-kota kecil di Sumatera akan lebih mudah mengakses pusat-pusat ekonomi di pulau ini. Hal ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada transportasi darat yang sering kali terkendala oleh kondisi jalan dan waktu tempuh yang lama. Melihat pola birokrasi pemerintah dan bisnis swasta sangat memperhatikan akses dan infrastruktur, seperti masih terbatasnya cabang-cabang Bank di Kota Payakumbuh, menunjukkan waktu tempuh yang diperlukan untuk menuju Payakumbuh saat ini adalah antara 4 jam paling cepat dari Airport Minangkabau, Padang Pariaman atau 6 jam dari Airport Sultan Syarif Kasim, Pekan Baru.

    Sehingga dari sisi dampak ekonomi, pengembangan lapangan terbang di Payakumbuh diperkirakan dapat menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari konstruksi hingga operasi bandara. Selain itu, industri lokal seperti UMKM juga akan mendapat manfaat dari meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan ini. Dengan perencanaan yang baik, keberadaan lapangan terbang dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang signifikan bagi Payakumbuh dan sekitarnya. Walaupun dirasa pengembangan ini hanya berdampak pada pengembangan ekonomi menengah ke atas, tetapi untuk skala memperkuat ekonomi regional konektifitas birokrasi dan aliran modal bisnis maka diperlukan upaya ini.

    Namun, pengembangan ini juga perlu memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Upaya pelestarian lingkungan dan konsultasi dengan masyarakat sekitar menjadi elemen penting dalam memastikan proyek ini berjalan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang inklusif, dampak negatif dari pembangunan dapat diminimalkan, sementara manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

    Secara keseluruhan, pengembangan lapangan terbang di Kota Payakumbuh adalah langkah strategis yang dapat membawa manfaat jangka panjang bagi kawasan Sumatera Barat dan sekitarnya. Dengan perencanaan yang matang, investasi yang cukup, dan pelaksanaan bertahap, fasilitas ini dapat menjadi salah satu pusat konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga penghubung dengan diaspora perantau yang merantau jauh.

  • Potensi Geliat Ekonomi Kopi dan Cokelat pada 2025 di Tengah Gejolak Global

    Potensi Geliat Ekonomi Kopi dan Cokelat pada 2025 di Tengah Gejolak Global

    Pada tahun 2025, sektor kopi dan cokelat Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor domestik dan global. Indonesia, sebagai produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia, mencatat produksi sekitar 789.000 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, 150.000 ton adalah arabika, sementara 600.000 ton lainnya robusta. Ekspor bersih diperkirakan meningkat dari 420.000 ton pada 2024 menjadi 427.000 ton pada 2025, dengan tujuan utama ke Amerika Serikat, Mesir, Jerman, dan Malaysia.

    Sumatera Selatan, khususnya daerah Pagar Alam dan Lahat, menjadi salah satu wilayah yang diuntungkan dengan peningkatan ekspor kopi. Pada Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan ekspor perdana kopi dari Sumatera Selatan, menandai langkah maju dalam pengembangan ekonomi daerah. Ekspor ini diharapkan meningkatkan produksi kopi oleh petani lokal dan mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.

    Selain Sumatera Selatan, wilayah lain di Sumatera seperti Aceh dan Sumatera Utara juga berperan penting dalam produksi dan ekspor kopi Indonesia. Kopi Gayo dari Aceh dan kopi Mandailing dari Sumatera Utara telah lama dikenal di pasar internasional, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional.

    Di sektor cokelat, Indonesia menghadapi tantangan dan peluang tersendiri. Meskipun produksi kakao mengalami penurunan secara global, yang berimbas pada permintaan yang melemah, Indonesia tetap berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional. Upaya ini melibatkan pelatihan bagi petani dan penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan.

    Dampak positif dari peningkatan ekspor kopi dan cokelat tidak hanya dirasakan oleh daerah penghasil, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Peningkatan ekspor komoditas ini membantu menstabilkan neraca perdagangan dan meningkatkan devisa negara, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk sektor lainnya.

    Dinamika global juga memengaruhi geliat industri kopi dan cokelat Indonesia. Perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak 2022 memberikan dampak terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Selain itu kenaikan harga energi akibat konflik tersebut menekan kondisi fiskal Indonesia karena meningkatnya subsidi untuk penggunaan BBM dan LPG. Setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar USD1 per barel berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp1,47 triliun dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp2,65 triliun.

    Tersendatnya supply bahan pertanian dari Ukraina dan juga munculnya merek-merek lokal khususnya di komoditi coklat dan kopi dikarenakan adanya boikot merek-merek yang terafiliasi dengan Israel. Namun, di sisi lain, konflik ini juga membuka peluang bagi komoditas ekspor Indonesia seperti kopi dan cokelat. Dengan terganggunya pasokan dari negara-negara yang terlibat konflik, permintaan terhadap produk Indonesia meningkat, memberikan kesempatan bagi produsen lokal untuk memperluas pasar dan meningkatkan volume ekspor.

    Gerakan boikot terhadap produk yang terkait dengan konflik Israel-Palestina juga memberikan dampak terhadap pasar kopi di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa boikot terhadap merek-merek yang diduga mendukung Israel, seperti Starbucks, menyebabkan penurunan penjualan mereka di Indonesia. Sebaliknya, merek kopi lokal mengalami peningkatan penjualan yang signifikan, mencerminkan preferensi konsumen untuk mendukung produk lokal dan menghindari produk yang terkait dengan Israel.

    Dampak domino dari gerakan boikot ini tidak hanya meningkatkan penjualan produk lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri kopi nasional. Peningkatan permintaan terhadap kopi lokal memotivasi petani dan produsen untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan dan subsidi untuk petani semakin memperkuat daya saing Indonesia. Dengan praktik pertanian berkelanjutan, Indonesia tidak hanya memenuhi permintaan global, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Peluang ekspor yang terus berkembang juga membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian, pengolahan, dan distribusi. Rantai pasok yang semakin kuat memberikan dampak domino positif terhadap sektor lain, termasuk logistik dan transportasi.

    Secara keseluruhan, tahun 2025 menjadi periode penting bagi industri kopi dan cokelat Indonesia. Strategi yang tepat, seperti peningkatan kualitas produk, diversifikasi pasar, dan penguatan merek lokal, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri kopi dan cokelat dunia. Dengan memanfaatkan peluang dari dinamika global dan meningkatkan kualitas produk, Indonesia berpotensi memperkuat posisinya di pasar internasional, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi daerah penghasil, negara secara keseluruhan dan membuka jalan menuju keberlanjutan jangka panjang.

    Referensi:

  • The Political Dimension of Prophethood on Civilizing the Moral Ethics, Justice, and Class Reform

    » Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks

    This paper highlights the political dimension of Muhammad’s Prophethood as a comprehensive civilizational project aimed at improving moral ethics, justice, and class reform in the framework of society leadership and governance. Using a conceptual–narrative approach that draws from classical Islamic historiography (Sirah Nabawiyah) and modern interpretive context, the study situates the Prophet’s mission as both a spiritual awakening and a political transformation grounded in tauhid (divine unity). The research argues that the Prophet redefined politics as an ethical mission, transforming it from an arena of domination into a means of cultivating justice and moral consciousness. The Meccan phase illustrates moral resistance and class awakening, where faith became a force of ethical protest against social oppression. The Hijrah to Medina marked a transition from moral resistance to institutional civilization, establishing the Charter of Medina as one of the earliest constitutional models of pluralistic justice. Within the Madinan foundation, the Prophet institutionalized justice, social economy instruments of moral ethics governance, creating a balance between spirituality, law, and civic duty. The study concludes that Prophet Muhammad’s leadership civilized politics by linking power to moral purpose and embedding ethics in governance, economy, and society. His vision of a madani (civilized) community presents an enduring model of ethical statecraft where human dignity, equality, and compassion guide public order. This synthesis of faith and justice demonstrates that the foundation of Islamic civilization is moral ethics based, not material, anchored in the pursuit of righteousness, social welfare, and universal peace.

  • Ekonomi Sirkular Lokal Berbasis Santan: Menjawab Keperluan Nutrisi Anak Indonesia

    Ekonomi Sirkular Lokal Berbasis Santan: Menjawab Keperluan Nutrisi Anak Indonesia

    Masalah gizi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2021, prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun mencapai 24,4% (tubuh kurus 7,7%), sementara gizi buruk dan kekurangan energi kronis masih menjadi masalah utama. Di sisi lain, ketergantungan pada produk impor seperti susu formula membuat akses terhadap sumber protein menjadi mahal dan sulit dijangkau, terutama di wilayah terpencil.

    Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa pada tahun 2025. Pertumbuhan populasi ini menghadirkan peluang besar untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal. Salah satu sektor yang dapat dimanfaatkan adalah produksi makanan sehat berbasis bahan lokal yang terjangkau, termasuk yang sangat populer adalah santan kelapa. Dengan mengoptimalkan potensi ini, tidak hanya kebutuhan nutrisi anak Indonesia terpenuhi, tetapi juga lapangan kerja dapat tercipta dan ekonomi regional menggeliat.

    Santan Kelapa: Alternatif Protein Nabati

    Kelapa merupakan komoditas unggulan di banyak daerah di Indonesia, seperti Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Santan kelapa mengandung protein nabati, asam lemak rantai sedang (MCT), serta vitamin C dan E yang baik untuk kesehatan. Bagi daerah yang sulit mengakses susu sapi, santan bisa menjadi solusi murah dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak.

    Indonesia memiliki berbagai makanan tradisional berbasis santan, seperti opor ayam, rendang, dan bubur sumsum. Makanan ini tidak hanya kaya rasa tetapi juga dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan gizi modern. Dengan melakukan inovasi pada resep tradisional, makanan berbasis santan dapat menjadi alternatif makanan sehat yang tetap terjangkau dan sesuai dengan selera masyarakat lokal.

    Kendala Santan dalam Skala Produksi Rakyat

    Meskipun potensi santan sangat besar, ada kendala dalam memproduksi santan secara massal. Salah satu tantangan utama adalah memastikan ketersediaan bahan baku yang stabil. Harga kelapa cenderung fluktuatif tergantung musim, sementara proses pengolahan santan sering kali masih dilakukan secara tradisional, sehingga sulit memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan kualitas yang konsisten.

    Pengembangan ekonomi sirkular dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala ini. Dalam ekonomi sirkular, semua bagian dari kelapa, mulai dari daging, air, hingga tempurung, dapat dimanfaatkan secara optimal. Misalnya, tempurung kelapa dapat diolah menjadi arang aktif atau bahan bakar, sementara limbah cair dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Dengan pendekatan ini, tidak ada bagian dari kelapa yang terbuang sia-sia, sehingga menciptakan nilai tambah.

    Mengembangkan industri pengolahan santan lokal menjadi produk kemasan seperti santan instan atau minuman berbasis santan dapat meningkatkan daya saing ekonomi regional. Produk-produk ini dapat dipasarkan tidak hanya untuk konsumsi domestik tetapi juga untuk ekspor. Dengan strategi ini, daerah penghasil kelapa tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah tetapi juga produsen produk bernilai tambah tinggi.

    Stabilitas Harga dan Pasokan Bahan Baku

    Untuk memastikan keberlanjutan ekonomi sirkular, diperlukan kebijakan yang mendukung stabilitas harga bahan baku. Hal ini dapat dilakukan melalui kemitraan dengan petani lokal, pengembangan koperasi, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan baku lokal. Stabilitas harga juga dapat dicapai melalui diversifikasi produk turunan kelapa sehingga petani tidak hanya bergantung pada permintaan santan saja.

    Pengembangan ekonomi sirkular berbasis santan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan bantuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi, sementara sektor swasta dapat mendukung dalam pemasaran dan distribusi produk. Kampanye kesadaran akan pentingnya konsumsi santan sebagai sumber nutrisi lokal juga dapat meningkatkan permintaan.

    Dengan mengembangkan ekonomi sirkular berbasis santan, masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi tetapi juga gizi. Produk santan yang terjangkau dan bergizi dapat membantu mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia. Selain itu, sektor kelapa yang berkembang dapat menjadi sumber penghidupan yang stabil bagi jutaan petani di seluruh negeri.

    Pengembangan ekonomi sirkular lokal berbasis santan adalah solusi berkelanjutan untuk menjawab tantangan gizi dan ekonomi di Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi kelapa yang melimpah, memperkuat kemitraan antara berbagai pihak, dan mendorong inovasi produk berbasis santan, kita dapat menciptakan sistem yang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Referensi:

    • Afifi, A. A., Adrian, H., Azami, E., & Farid, M. (2024). Re-Viewing Sumitro’s Policy and Industrial Maturity: Powering Downstream and Manufacturing Industries for Economic Growth and Sustainable Society. Journal of Regional Development and Technology Initiatives, 2, 79–102. https://doi.org/10.58764/j.jrdti.2024.2.79
    • Afifi, A. A. (2024). Waqf Business Model (WBM): Towards A Sustainable Social Business Model on The Mainstream Economics. Journal of Regional Development and Technology Initiatives, 2, 63–78. https://doi.org/10.58764/j.jrdti.2024.2.75
  • Konflik Iktilaf dan Literasi Kaum Santri

    Konflik Iktilaf dan Literasi Kaum Santri

    Ilmu pengetahuan merupakan anugerah terbesar yang Allah SWT berikan kepada manusia. Baik ilmu ilmiah maupun uluhiyah, keduanya adalah bentuk hikmah yang memuliakan manusia di muka bumi. Allah dengan jelas menyatakan keutamaan ilmu dalam Al-Quran, “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat” (QS. Al-Mujadalah: 11). Kehormatan ini menegaskan bahwa ilmu tidak hanya menjadi instrumen pemahaman, tetapi juga sarana untuk menjaga kebenaran dan mendekatkan manusia kepada Allah.

    Ilmu adalah alat utama untuk menjaga kebenaran, di mana keberadaan Tuhan menjadi inti dari segala pencarian dan tujuan ilmiah. Dalam tradisi Islam, ilmu tidak hanya dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena dunia, tetapi juga untuk menegaskan keesaan dan kekuasaan Allah. Melalui ilmu, manusia dapat memahami hakikat penciptaan, mengungkap tanda-tanda kekuasaan Allah, dan menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi.

    Lebih dari itu, ilmu berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keadilan dan mencegah kedzaliman. Keadilan adalah nilai inti dalam Islam, dan ilmu memberikan panduan yang jelas untuk menegakkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Sejarah mencatat bagaimana para ulama menggunakan ilmu untuk membela kaum lemah, menentang penguasa zalim, dan merumuskan hukum yang adil berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.

    Namun, keragaman dalam memahami ilmu sering kali menjadi sumber perbedaan, atau yang dikenal dengan istilah ikhtilaf. Perbedaan ini tidak selalu negatif, sebab ia mencerminkan kekayaan intelektual umat Islam. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat memicu konflik dan polarisasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami ilmu dengan metode yang benar, yakni yang bersandar pada referensi utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.

    Selain merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, penting pula untuk menghormati pandangan para ulama, baik ulama salaf maupun kontemporer, yang memiliki kedalaman ilmu dan pengalaman dalam memahami agama. Pendapat mereka sering kali menjadi rujukan penting dalam menyikapi isu-isu yang kompleks. Ulama yang memegang otoritas fatwa, baik secara individu maupun sebagai bagian dari lembaga resmi, memiliki peran kunci dalam menyelesaikan perbedaan yang timbul di tengah masyarakat.

    Ikhtilaf pada umumnya terjadi pada level ittiba’, yaitu perbedaan dalam mengikuti pendapat ulama tertentu terhadap masalah-masalah yang bersifat kontekstual. Perbedaan ini seharusnya dapat diselesaikan melalui institusi fatwa yang otoritatif. Dengan demikian, umat memiliki panduan yang jelas dan dapat menghindari konflik yang tidak perlu. Banyaknya pendapat tidak bermasalah, selama dalam lingkup individual atau komunitas terbatas. Akan tetapi untuk urusan umum, adanya pendapat fatwa yang otoritatif akan sangat membantu untuk menciptakan kestabilan.

    Namun, upaya ini membutuhkan peningkatan literasi kaum santri. Santri, sebagai penjaga tradisi keilmuan Islam, perlu dijembatani untuk memasuki ranah pendidikan formal. Dengan menempuh jenjang pendidikan formal, santri dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya dan mempersiapkan diri untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk dalam institusi fatwa yang otoritatif.

    Di banyak negara Islam, ulama menempuh pendidikan formal yang terintegrasi dengan tradisi keilmuan Islam. Pola ini memberikan peluang bagi ulama untuk memiliki otoritas ilmiah dan sosial yang lebih luas. Literasi kaum santri yang berbasis pada pendidikan formal juga memungkinkan mereka untuk bersaing di ranah global dan menjadi bagian dari diskursus intelektual internasional. Peningkatan literasi kaum santri akan berkontribusi pada penguatan institusi fatwa, yang memiliki peran sentral dalam menyelesaikan konflik ikhtilaf. Dengan demikian, umat Islam dapat memiliki panduan yang lebih terstruktur dalam menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat.

    Lebih jauh, peningkatan literasi santri akan mendukung kebangkitan Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam, kaum santri dapat mengembalikan kegemilangan Islam sebagai peradaban yang menjunjung tinggi keadilan. Kegemilangan Islam tanpa keadilan hanyalah retorika belaka. Keberadaan ulama yang berilmu dan berintegritas adalah kunci untuk memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dapat ditegakkan. Dalam konteks ini, peran santri sebagai generasi penerus ulama menjadi sangat penting.

    Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan santri, baik dalam konteks tradisional maupun formal. Dengan pendekatan ini, konflik ikhtilaf dapat diminimalisir, dan literasi kaum santri sebagai pilar peradaban Islam dapat terus berkembang. Melalui upaya kolektif ini, umat Islam dapat berharap untuk kembali menghadirkan nilai-nilai utama Islam, yakni keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kegemilangan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam hanya dapat terwujud jika umat Islam bersatu dalam ilmu dan amal, serta menjadikan keadilan sebagai landasan dalam segala aspek kehidupan.

  • One Roof Integrated Six-Year Secondary High School in Indonesia: A Proposal for Efficiency and Quality Improvement

    » Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks

    Indonesia’s secondary education system is currently divided into two distinct stages: junior and senior high school. While this structure aligns with traditional education policy frameworks, it has shown inefficiency in addressing Indonesia’s education vision, geographic diversity, resource limitations, and quality disparities, particularly in rural and remote areas. This article proposes the integration into a unified six-year secondary school model as a solution to systemic inefficiencies and quality concerns. By analyzing educational statistics, policy documents, and international best practices, this paper outlines the potential of integrated secondary schools to reduce operational fragmentation, optimize teacher deployment, and strengthen curriculum continuity. Drawing from a qualitative document analysis approach, the article references data from the government records and relevant international practices from other countries. The articles also provide the case study made in Perguruan Darulfunun Payakumbuh. The discussion highlights how school mergers can maximize infrastructure utilization, reduce student retention, optimize teacher allocation, relieve costs, and enrich student learning. Key challenges identified include legal and administrative adjustments, resistance from local stakeholders, and the need for professional teacher realignment. This integrated model aligns with the national compulsory education mandate, ensuring a smoother transition between lower and upper secondary education. The article concludes by recommending phased policy reform and pilot programs to explore the feasibility and scalability in diverse regional contexts across Indonesia.

  • How Indonesia Should Go Further with Decentralization: Revisiting the Views and the Visions

    » Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks

    Indonesia’s vast geography and cultural diversity pose long-standing challenges to the centralized governance systems. Following the collapse of the New Order regime in 1998, the country embarked on an ambitious decentralization campaign, transferring authority and resources from the central government to local governments through Laws No. 22 and 25 of 1999. Despite the progress made, recent trends suggest a drift back toward recentralization and inefficiencies in subnational governance. This article investigates how Indonesia should move forward with a deeper and more coherent decentralization policy, drawing insights from the ideas of key early independence-era thinkers, as well as the reform era. Using a qualitative historical-interpretive approach, the study analyzes political writings, speeches, and conceptual contributions of late figures, framed alongside policy and governance developments in post-Reformasi Indonesia. The findings reveal that decentralization was not merely an administrative concern but a philosophical and moral imperative for these thinkers. Hatta promoted village autonomy; Sjahrir advocated democratic pluralism; Malaka emphasized grassroots empowerment, while the reformists underscored decentralization as a pillar of democratic resilience. The study concludes that Indonesia’s decentralization project must go beyond partial devolution. It should embody the ethical and participatory principles rooted in the country’s intellectual tradition that work towards strengthening local democracy, fiscal independence, regional capability, and innovation. Reviving these foundational visions is vital to ensuring that decentralization serves not just efficiency, but also the quality of justice, inclusivity, prosperity, and national diversity.                              

  • Online Learning and Open Education: Transforming Beyond Digitalization

    » Journal of Regional Development and Technology Initiatives

    The global shift toward digital transformation has significantly accelerated the adoption of online learning and open education models. However, in an increasingly complex and fast-changing world (VUCA), digitalization alone is no longer sufficient as an objective. This article aims to explore how online learning and open education can evolve beyond digitalization by aligning with broader global challenges, trends, and emerging societal needs. Using a conceptual and literature-based approach, the paper examines how open education contributes to contemporary issues such as technological advancement, sustainability, regional development, inclusiveness, and public participation. In this context, open education is not merely defined by free access to digital platforms but rather as a paradigm shift toward collaboration, open knowledge, and democratized learning. Education is increasingly understood as a participatory and sustainable ecosystem, rather than a one-directional process. This study emphasizes that building an inclusive, adaptive, and future-relevant education system requires the integration of policy innovation, technological advancement, and values of openness. The article provides practical policy insights, implications, and strategic recommendations for transitioning from simple digital educational access to a development and transformation strategy, particularly in developing countries where educational inequality and sustainability gaps remain key concerns.

  • Online Learning and Open Education: Transforming Beyond Digitalization

    » Journal of Regional Development and Technology Initiatives

    The global shift toward digital transformation has significantly accelerated the adoption of online learning and open education models. However, in an increasingly complex and fast-changing world (VUCA), digitalization alone is no longer sufficient as an objective. This article aims to explore how online learning and open education can evolve beyond digitalization by aligning with broader global challenges, trends, and emerging societal needs. Using a conceptual and literature-based approach, the paper examines how open education contributes to contemporary issues such as technological advancement, sustainability, regional development, inclusiveness, and public participation. In this context, open education is not merely defined by free access to digital platforms but rather as a paradigm shift toward collaboration, open knowledge, and democratized learning. Education is increasingly understood as a participatory and sustainable ecosystem, rather than a one-directional process. This study emphasizes that building an inclusive, adaptive, and future-relevant education system requires the integration of policy innovation, technological advancement, and values of openness. The article provides practical policy insights, implications, and strategic recommendations for transitioning from simple digital educational access to a development and transformation strategy, particularly in developing countries where educational inequality and sustainability gaps remain key concerns.

  • Reconstructing the Concept of Bela Negara: From Excessive Jargon to an Empirical Civic-based Approach

    » Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks

    The term bela negara (BN) has been widely used in Indonesian national discourse, often associated with state-led campaigns, ideological ceremonies, and symbolic narratives. However, its application has increasingly shown symptoms of conceptual excessivism, overused, abstract, and disconnected from everyday civic life. This article aims to reconstruct BN into a measurable and meaningful framework through an empirical, civic-based approach. By adapting behavioral and marketing evaluation models, such as customer satisfaction index (CSI), servqual, and theory of planned behavior, this paper proposes the model partisipasi bela negara (MPBN). The model offers six key dimensions: public awareness, perceived relevance, emotional engagement, civic intention, real action, and loyalty to the national narrative. These dimensions enable both scholars and policymakers to assess the effectiveness of BN initiatives based on citizen experience and engagement. The model serves as a strategic tool for transforming BN concept into a participatory, democratic, and context-sensitive concept, particularly relevant in today’s digital and pluralistic society. Rather than functioning as a rigid ideological imposition, BN should evolve into an inclusive civic identity that empowers public participation and strengthens national cohesion through trust, value, and meaningful contribution.

  • Digital Learning Co-Creation: A Conceptual Study between University and Learning Hub in Underdeveloped Urban Areas

    » Journal of Regional Development and Technology Initiatives

    This article presents a conceptual co-creation model of digital learning between universities and learning hubs in organizing online lectures as a strategy to increase literacy access in underdeveloped urban areas. The background of this study comes from initial observations conducted at Darulfunun Payakumbuh, a community-based institution that has facilitated students from various universities to take online lectures with the support of study rooms, connectivity, and mentoring. In the context of limited infrastructure and learning facilities at home, a collaboration between higher education institutions and digital learning centers such as Darulfunun is a potential solution to overcome the gap in access to education. This study uses a conceptual approach by combining the principles of co-creation (co-initiation, co-design, co-delivery, co-reflection) and the Customer Satisfaction framework, especially the expectation-perception-reaction model towards digital learning services. The discussion is directed at the design of shared facilities, adaptive collaboration mechanisms, and measuring student satisfaction with the quality and access to online lecture services. This study produces a conceptual model that can be used as a reference for further research and development of community-based higher education policies, with implications for increasing digital literacy and equality of access to higher education in marginalized areas.

  • Digital Learning Co-Creation: A Conceptual Study between University and Learning Hub in Underdeveloped Urban Areas

    » Journal of Regional Development and Technology Initiatives

    This article presents a conceptual co-creation model of digital learning between universities and learning hubs in organizing online lectures as a strategy to increase literacy access in underdeveloped urban areas. The background of this study comes from initial observations conducted at Darulfunun Payakumbuh, a community-based institution that has facilitated students from various universities to take online lectures with the support of study rooms, connectivity, and mentoring. In the context of limited infrastructure and learning facilities at home, a collaboration between higher education institutions and digital learning centers such as Darulfunun is a potential solution to overcome the gap in access to education. This study uses a conceptual approach by combining the principles of co-creation (co-initiation, co-design, co-delivery, co-reflection) and the Customer Satisfaction framework, especially the expectation-perception-reaction model towards digital learning services. The discussion is directed at the design of shared facilities, adaptive collaboration mechanisms, and measuring student satisfaction with the quality and access to online lecture services. This study produces a conceptual model that can be used as a reference for further research and development of community-based higher education policies, with implications for increasing digital literacy and equality of access to higher education in marginalized areas.